Pasca pesta demokrasi 17 April 2019, rakyat Indonesia yang sedang dalam fase penantian untuk mengetahui hasil resmi perhitungan suara Paslon Pimpinan Eksekutif (Capres dan Cawapres) dan Calon Anggota Legislatif (DPR RI, DPRD, DPD), dikagetkan dengan fenomena banyaknya anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia. Pertanggal 15 Mei 2019, berdasarkan siaran pers Kementerian Kesehatan yang dilansir Antara, korban jiwa anggota KPPS mencapai angka 527, angka tersebut merupakan kompilasi dari berasal dari 28 Provinsi.

Fenomena tersebut menjadi perbincangan hangat oleh publik, khusunya di media sosial. Spekulasi-spekulasi akan fenomena tersebut pun bermunculan dari berbagai lapisan masyarakat, tidak sekedar spekulasi namun informasi palsu atau HOAX terkait fenomena tersebut muncul. Hal tersebut tentu menguji rasionalitas publik untuk mampu memahami dan menilai satu fenomena dengan baik, sehingga tidak terbawa oleh narasi-narasi yang irasional yang tidak jelas landasan berpikirnya. Tujuannya untuk apa? tentu untuk menjaga akal sehat kita sebagai rakyat agar tidak kita menghakimi pihak-pihak tertentu.

Lantas, apakah tindakan berspekulasi itu salah? tidak. Namun, pihak-pihak yang mengkonsumsi pernyataan yang bersifat “spekulasi” tersebut haruslah tetap rasional dan tidak menelan dengan mentah pernyataan yang bersifat “spekulasi” tersebut. Pada fenomena meninggalnya anggota KPPS, salah satu tokoh politik negara ini, yakni wakil ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengeluarkan pernyataan yang bersifat spekulasi setelah menerima laporan dari sejumlah dokter mengenai fenomena meninggalnya anggota KPPS. Pernyataan tersebut

“Tadi beberapa investigasi yang mereka lakukan itu cukup mengagetkan, karena modus dari meninggalnya juga sebagian, ada kemungkinan, adanya racun. Begitulah kira-kira”.– Fahri Hamzah (dilansir oleh CNN Indonesia pada 6 Mei 2019)

Apa yang akan terjadi jika publik tidak cerdas dan rasional dalam menanggapi pernyataan tersebut? publik akan dengan gampang percaya atau tergiring oleh pernyataan yang sejenis yang tidak lagi bersifat “spekulasi” namun “HOAX”, hal tersebut dibuktikan dengan munculnya informasi pada 9 Mei 2019 di media sosial yang menyebutkan bahwa salah satu anggota KPPS di kota Bandung, Sita Fitriati meninggal dunia akibat diracun. Informasi tersebut diunggah sebanyak 11 ribu kali di Facebook pertanggal 10 Mei 2019. Banyaknya jumlah unggahan tentu mengindikasikan tidak sedikit publik yang percaya terhadap berita HOAX tersebut. Informasi HOAX atau narasi palsu tersebut langsung mendapat narasi balasan melalui akun Instagram kakak korban yang mengatakan bahwa adiknya tidak meniggal karena diracun.

Menanggapi adanya spekulasi dan berita HOAX tersebut, komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) M.Afifudin dan ketua Komisi Pemilihan Umum KPU, Arief Budiman mengatakan :

“Sangat sedih kalau ada pihak yang memberitakan bohong atau fitnah, dipolitisasi seakan-akan korban meninggal akibat diracuni, padahal faktornya sudah jelas karena kelelahan, dan menghadapi tekanan publik”. – M.Afifudin (dilansir oleh CNN Indonesia pada 11 Mei 2019).

“Tidak ada petugas KPPS yang diracun. Sampai saat ini tidak ada laporan yang menyatakan bahwa yang meninggal ini karena diracun”. – Arief Budiman (dilansir oleh Detik.com pada 11 Mei 2019)

Pernyataan dari komisioner Bawaslu dan ketua KPU tersebut dengan jelas dapat dipahami sebagai pernyataan klarifikasi dan sebagai narasi balasan terhadap adanya informasi petugas KPPS yang meninggal karena diracun. Berkaitan dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu komisioner Bawaslu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melalui ketua umum pengurus besarnya, Daeng M Faqih, menyatakan bahwa kelalahan bukan faktor utama ratusan anggota KPPS meninggal, dugaan dari IDI bahwa anggota KPPS memiliki riwayat atau sedang dalam kondisi sakit, kelelahan memberatkan kondisi kesahatan petugas. Penyakit yang ada pada anggota KPPS menjadi penyebab kematian dan kelelahan menjadi pemicunya. Jika membandingkan pernyataan dari komisioner Bawaslu dan ketua umum IDI, pernyataan dari komisioner dari Bawaslu tersebut tidaklah salah ataupun HOAX namun ketua umum IDI memberikan pernyataan yang lebih jelas.

Pemerintah melalui Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek dalam merespon fenomena tersebut mengambil langkah dengan akan melakukan autopsi verbal terhadap petugas KPPS.

“Pemerintah akan melakukan autopsi verbal kepada petugas KPPS yang meninggal. Autopsi verbal dilakukan bersama tim independen dari FK UI. Autopsi verbal bukan autopsi forensik, artinya penyebab kematian ditanyakan kepada keluarga dan orang-orang sekitar korban”.- Nila F Moeoek (Dilansir oleh CNN Indonesia pada 14 Mei 2019).

Pada tanggal 15 Mei 2019 Kementerian Kesehatan mengklaim menemukan 13 jenis penyakit penyebab meninggalnya anggota KPPS, angka tersebut berdasarkan temuan dari 15 Provinsi yang dikumpulkan oleh dinas kesehatan tiap-tiap daerah. 13 penyakit tersebut adalah ; 1) Infarct myocard, 2) Gagal jantung, 3) Koma hepatikum, 4) Stroke, 5) Respiratory failure, 6) Hipertensi emergency,7) Meningitis, 8) Sepsis, 9) Asma, 10) Diabetes melitus, 11) Gagal ginjal, 12) TBC, 13) Kegagalan multi organ.

Data-data yang ditampilkan dalam tulisan ini tentu hanya sebagian kecil dari begitu banyak data yang ada media. Mungkin kita akan sangat bingung untuk percaya mana yang benar dan mana yang salah, dalam konteks fenomena meninggalnya anggota KPPS ini, pada saat tulisan ini dibuat, 17 Mei 2019, investigasi dan penelitian masih belum selesai dan terus dilakukan oleh pihak pemerintah dan juga pihak non pemerintah yang memang memiliki kapasitas melakukan hal tersebut. Ada baiknya kita sebagai rakyat dalam mengkonsumsi informasi harus selalu ragu terhadap informasi yang tidak jelas landasannya. Informasi yang sudah jelas landasannya pun harus tetap dikritisi, misalnya dalam fenomena ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan melakukan investigasi terhadap korban jiwa anggota KPPS dengan metode Auotopsi Verbal, mungkin publik akan cerdas bila mengkiritsi hal “mengapa Autopsi verbal yang dipilih? Apakah metode tersebut akurat? ” bukannya malah menghakimi satu, dua pihak dengan hanya berlandas informasi yang tidak jelas landasannya. Kita tetap bisa menduga, namun tidak untuk menjadikan dugaan yang belum jelas kebenarannya tersebut menjadi final. Sebagai rakyat, menjaga rasionalitas adalah salah satu bentuk menjaga keutuhan bangsa.

Comment