Kisruh PB Djarum dan KPAI, Apa Masalahnya?

Beberapa waktu yang lalu, publik dihebohkan dengan upaya keras KPAI dan Yayasan Lentera Anak untuk menghentikan audisi bulutangkis yang dilaksanakan oleh PB Djarum. KPAI dan YLA beralasan bahwa audisi yang sudah dilaksanakan selama 50 tahun itu mengandung unsur eksploitasi anak secara terselubung serta promosi rokok kepada anak.

Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh KPAI dan melibatkan Kemenpora, BPOM, Bappenas, dan lembaga-lembaga lain pun menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya mendesak PB Djarum menghentikan penggunaan anak sebagai media promosi rokok. Rapat koordinasi lanjutan yang melibatkan KPAI dan Djarum pun tidak menghasilkan keputusan bersama karena kedua pihak tetap kukuh pada pendiriannya. KPAI meminta PB Djarum menghapus sepenuhnya nama Djarum dari audisinya, sementara PB Djarum tidak dapat melakukan itu karena Djarum adalah identitas klub PB Djarum yang telah dibangun sejak 1969.

PB Djarum pun akhirnya mengalah. Audisi PB Djarum 2019 akhirnya dihentikan. Reaksi kekecewaan dan kemarahan dari berbagai pihak pun bemunculan. KPAI dan PB Djarum pun akhirnya sama-sama buka suara. KPAI menyatakan bahwa mereka sebenarnya tidak menghendaki penghentian audisi. Sementara itu, dilansir dari Kompas, PB Djarum menyatakan penghentian audisi ini dikarenakan mereka tidak ingin melanggar PP No. 109 Tahun 2012.

PB Djarum dan KPAI tidak menemukan titik terang.

Selepas pengumuman penghentian audisi umum, berbagai pihak pun kembali bersuara. Dilansir dari detik, Marwan Dasopang, Ketua Komisi VII DPR RI, menyatakan tindakan PB Djarum sebagai sebuah tindakan kekanak-kanakan. Marwan menyayangkan keputusan PB Djarum yang menghentikan audisi umum dan meminta PB Djarum tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut.

Di lain waktu, Alan Budikusuma selaku alumni PB Djarum dan mantan pebulutangkis nasional, mengekspresikan keprihatinannya terhadap penghentian audisi umum. Dilansir dari DetikSport, pemenang medali emas tunggal putra Olimpiade 1992 ini tak habis pikir mengapa PB Djarum menuruti permintaan KPAI. Alan menyayangkan keputusan PB Djarum yang mengikuti desakan KPAI untuk menghentikan audisi umum PB Djarum, meskipun audisi umum yang sudah dilaksanakan sejak lama telah menghasilkan bibit-bibit unggul dalam bidang bulutangkis. Alan juga menganggap KPAI salah kaprah antara perbedaan Djarum sebagai produk dan PB Djarum sebagai klub yang merupakan bagian dari CSR (Corporate Social Responsibility) Djarum.

Siapa yang Salah?

KPAI menggunakan PP No. 109 Tahun 2012 sebagai landasan permintaannya kepada PB Djarum. PP No. 109 Tahun 2012 mengatur Pengamanan Bahan yang Mengandung Tembakau Bagi Kesehatan. Pasal 36 PP tersebut menyatakan bahwa produk tembakau tidak diperbolehkan untuk menunjukkan produk maupun merk dagangnya pada kegiatan yang disponsori oleh produk tembakau tersebut. Artinya, PB Djarum dilarang untuk memberikan citra produk (brand image) Djarum sebagai produk tembakau. KPAI mempermasalahkan penggunaan citra produk tembakau pada audisi umum PB Djarum, yang melanggar PP tersebut. Citra produk, menurut KPAI dan YLA, termasuk penggunaan font yang sama dengan merk dagang Djarum.

Di sisi lain, KPAI dan YLI juga tidak dapat mengenali perbedaan PB Djarum sebagai CSR dengan Djarum sebagai produk. CSR adalah konsep pengabdian perusahaan pada masyarakat untuk pembangunan kemanusiaan secara berlanjut. Artinya, Djarum Foundation, yang merupakan CSR dari Djarum, adalah bukti bakti Djarum kepada masyarakat. Tidak hanya PB Djarum, namun Djarum Foundation juga menaungi Beasiswa Djarum dan berbagai program lain. Penggunaan logo Djarum Foundation juga diperlukan agar masyarakat mudah mengenali penyelenggara kegiatan yang dimaksud.

Jika kita perhatikan, sebenarnya permasalahan PB Djarum dan KPAI hanyalah permasalahan semantik dan interpretasi dari berbagai hal yang saling berkaitan. Djarum dan KPAI pada dasarnya hanya perlu meluruskan kembali maksud dan tujuan masing-masing agar tidak terjadi lagi keributan tidak perlu seperti yang terjadi sekarang.

Update: usai koordinasi lanjutan, PB Djarum dan KPAI menyepakati dua hal: PB Djarum akan melanjutkan Audisi Umum 2019 dan akan mengevaluasi ulang keputusan penghentian Audisi Umum 2020, sementara KPAI mencabut surat permintaan penghentian audisi.

Comment