Menilik Kebijakan Flexible Working Arrangement bagi PNS

Belakangan ini pemerintah Indonesia mencanangkan kebijakan flexible working arrangement bagi PNS. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyatakan bahwa pihaknya sedang merumuskan kebijakan tersebut dengan matang agar PNS bisa bekerja lebih fleksibel. flexible working arrangement terinspirasi dari sistem kerja start-up yang lebih mengutamakan output kerja dibanding kehadiran fisik. Hal ini dinilai publik merupakan terobosan baru bagi sistem kerja PNS yang selama ini dituntut untuk hadir secara fisik di kantor pada waktu yang telah ditetapkan.

Munculnya kebijakan ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang memudahkan pekerja untuk menyelesaikan tugasnya. Selain itu, Kemenpan RB menyatakan bahwa hal ini merupakan semangat perubahan untuk menyambut Revolusi Industri 4.0. Dalam menyambut Revolusi Industri 4.0, perlu adanya perubahan pada sistem kerja PNS untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi cost. Peningkatan fleksibilitas sebagai dampak yang ingin dicapai dinilai penting untuk karena pada tahun 2024 mendatang diperkirakan akan terjadi revolusi besar terhadap profil PNS.

Mohammad Ridwan, Kepala Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan bahwa wacana Kemenpan RB ini tidak bisa dilaksanakan ke seluruh PNS. Hal ini karena ada beberapa bidang posisi yang membutuhkan kehadiran fisik seperti kesehatan dan pendidikan. Namun, untuk bidang posisi lain kebijakan ini akan sangat membantu fleksibilitas pekerjanya. Seperti Biro Humas dimana berbagai materi berita, konten media sosial, siaran pers bisa dibuat melalui gadget.

Selain peningkatan fleksibilitas tugas, kebijakan ini diprediksi akan membantu kenyamanan hidup PNS. PNS dapat mengunakan waktunya untuk mengurus keluarga agar mereka terlibat lebih aktif dalam mendidik anak, tidak perlu surat izin maupun sakit dan bisa memanfaatkan waktu dengan lebih efisien jika ada urgensi tertentu. Selain itu, flexible working arrangement berpotensi mengurangi polusi karena akan mengurangi mobilitas PNS ke kantor. Kebijakan ini juga berpontensi mengurangi pembelian bensin untuk bahan bakar kendaraan pribadi serta kemacetan di kota-kota besar dan mengurangi ongkos transportasi.

Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Setiawan Wangsaatmaja kebijakan ini untuk meningkatkan kualifikasi PNS dimasa mendatang. PNS dituntut untuk lebih teliti, akurat dan cepat. Hal ini diharapkan agar PNS mampu menghadapi tantangan pekerjaan yang semakin terdigitalisasi.

Rencana kebijakan ini juga didukung oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Namun, KASN berpendapat bahwa Kebijakan flexible working arrangement tidak bisa diterapkan ke seluruh ASN, terutama jika sifatnya pelayanan langsung ke masyarakat. Komisioner KASN Waluyo menyatakan rencana kebijakan ini harus disiapkan secara matang. Hal-hal seperti sistim manajemen kerja, sasaran kinerja pegawai serta sistem pengawasan harus mendetail sehingga hasilnya optimal. Waluyo menambahkan sebaiknya tidak semua ASN bekerja dirumah. Pegawai dengan kinerja baguslah yang diperbolehkan bekerja di rumah, hal ini bertujuan untuk mengoptimalisasi output.

Mohammad Ridwan menyatakan infrastruktur seperti virtual office harus sudah memadai. Virtual office merupakan media dimana para PNS bisa bertemu dan melakukan pekerjaan bersama. Kemudian harus ada SOP yang jelas seperti pembagian beban serta jam kerja agar tidak disalahgunakan. Untuk mempersiapkan kebijakan ini Kemenpan RB menyatakan mereka perlu waktu dan kebijakan tidak akan diimplementasikan dalam waktu dekat.

Jika kebijakan flexible working arrangement ini diimplementasikan tentunya akan mengubah keseharian PNS di seluruh wilayah Indonesia. Maka dari itu, penting sekali bagaimana pemerintah merumuskan kebijakan tersebut tentunya dengan desain yang mendetail serta mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan flexible working arrangement. Karena jika kebijakan ini gagal dampaknya akan sangat masif dan merugikan bagi negara.

Comment