Pengawasan Netflix dan YouTube: Biar Apa?

Beberapa waktu yang lalu, Komisi Penyiaran Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa KPI akan mengawasi konten-konten yang ada di situs streaming terbesar di dunia, Netflix, serta situs video sharing YouTube. KPI menyatakan bahwa pengawasan ini dilakukan untuk ‘mencegah konten-konten pornografi dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia’. Menurut KPI, Netflix dan YouTube bisa diakses oleh siapa saja dan tidak terbatas waktu dan usia.

Pernyataan senada juga dilontarkan oleh politisi Fadli Zon. Dilansir dari CNN, Fadli menyatakan bahwa Netflix serta YouTube perlu diawasi karena menyangkut kepentingan luas. Menurutnya, Netflix serta YouTube memiliki konten-konten yang penuh kekerasan dan adegan seksual, sehingga tidak sesuai untuk disaksikan anak-anak. Terlebih, Netflix dan YouTube bisa diakses di mana saja dan kapan saja, sehingga berbahaya apabila tidak dikontrol oleh yang berwenang, dalam hal ini KPI.

Masyarakat tentu menolak mentah-mentah usulan ini. Berbagai macam alasan dilontarkan, mulai dari karena layanan Netflix dibayar sendiri, konten televisi yang sudah berantakan karena kinerja KPI yang kacau, hingga tidak adanya konten menarik di televisi. Sebuah petisi online pun diluncurkan untuk menolak pengawasan tersebut. Hingga Selasa, 13 Agustus 2019, sudah 65 ribu orang menandatangani petisi tersebut.

Wacana ini sebenarnya adalah wacana lama yang bahkan sudah pernah terjadi. Pada 2016, Telkom memblokir akses ke Netflix. Tidak hanya terbatas pada jaringan internet IndiHome dan TelkomCare, Telkom juga memblokir akses Netflix di jaringan internet Telkomsel serta jaringan lain yang berafiliasi dengan Telkom. Dilansir dari liputan6, Telkom menyatakan bahwa hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen Indonesia dari konten-konten yang tidak pantas yang ada di Netflix.

Lucunya, pemblokiran hanya terjadi di Telkom. Seperti yang kita ketahui, penyedia layanan internet lain tidak melakukan pemblokiran. Netflix justru melakukan kerjasama dengan beberapa ISP lain, seperti Smartfren, XL Axiata, serta Tri. ISP lain seperti First Media serta MyRepublic pun sudah mencabut pemblokiran, sehingga efektif hanya layanan Telkom yang memblokir Netflix. Sementara untuk YouTube, belum ada jaringan yang berani melakukan pemblokiran.

Hanya Tidak Tahu atau Tidak Mau Tahu?

Padahal, jika kita tengok lebih lanjut, Netflix dan YouTube sudah memiliki metode tersendiri untuk melindungi konsumen anak dan keluarga dari konten-konten dewasa. Netflix dan YouTube sama-sama memiliki parental control, di mana pengguna hanya perlu mengaktifkan fitur tersebut untuk mengatur konten-konten yang bisa ditayangkan. Fitur ini juga gratis dan bisa diakses dengan sangat mudah.

Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyatakan bahwa KPI tidak memiliki wewenang untuk mengawasi Netflix serta YouTube. Dilansir dari Kompas, berdasarkan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, kewenangan KPI hanya sebatas mengawasi jaringan free to air yang dimiliki Pemerintah, seperti gelombang televisi dan radio. Sementara, Netflix dan YouTube tidak menggunakan gelombang tersebut. Malahan, Netflix mengharuskan penggunanya membayar langganan untuk menikmati kontennya. Sistem pelaporan pelanggaran pun tidak melalui KPI, melainkan melalui fitur pada layanan tersebut. Sehingga, jika memang benar KPI akan mengawasi Netflix, rasanya gak bakalan ada gunanya juga.

Entah KPI emang gak tau hal tersebut atau bahkan emang gak mau tau, pengawasan layanan Netflix dan YouTube nggak perlu dilakukan oleh KPI. KPI, seperti namanya, cukup mengawasi layanan penyiaran, seperti televisi dan radio serta konten-kontennya saja. Toh, masyarakat yang menggunakan Netflix dan YouTube sudah tahu konten apa yang ingin mereka saksikan. Tapi, yah, namanya juga KPI.

Comment