Pengetatan Regulasi Impor Sampah, Apakah Mendesak?

Belakangan ini publik ramai membicarakan mengenai impor sampah di Indonesia. Aktivitas yang telah berlangsung beberapa dekade ini kemudian memunculkan pertanyaan, perlukah Indonesia memiliki regulasi yang lebih ketat?

Sejak 1988 hingga 2016, Tiongkok menyerap 45.1% limbah dan sisa plastik bekas di seluruh dunia, menjadikannya negara importir sampah terbesar di dunia. Berbagai sampah yang diekspor ke Tiongkok merupakan akumulasi dari negara-negara maju terutama Amerika Serikat.
Namun, pada Maret 2018, Tiongkok mengeluarkan kebijakan ‘Pedang Nasional’ yang mengatur impor beberapa komoditas dengan ketat, terutama sampah plastik yang mengguncang perdagangan limbah plastik global. Kebijakan baru Tiongkok ini menyebabkan kerugian perdagangan sebesar USD 24 miliar. Hal ini mendorong eksportir sampah untuk mencari destinasi baru di negara lain. Pilihan jatuh ke negara-negara tetangga Cina di selatan, Asia Tenggara.

Masalah baru pun muncul ketika menghadapi kenyataan bahwa industri daur ulang di negara-negara Asia Tenggara jauh lebih kecil daripada di Cina. Impor sampah yang berlebihan menyebabkan negara-negara di kawasan ini kewalahan menghadapi kuantitas sampah. Maka beberapa negara seperti Thailand dan Vietnam memutuskan untuk membatasi impor sampah. Bahkan Filipina, Kamboja, Malaysia dan Indonesia mengirim kembali impor sampah mereka ke negara asalnya.

Prigadi Arisandi, Direktur Eksekutif Ecoton (lembaga kajian ekologi dan konservasi lahan basah) menyatakan adanya kebijakan ekspor-impor sampah disebabkan negara eksportir tidak mengolah sampahnya. Beliau juga menambahkan bahwa di negara maju daur ulang plastik memakan biaya besar karena proses yang panjang dan justru menimbulkan pencemaran. Karena itu, opsi yang dipilih adalah ekspor sampah ke negara importir di Asia seperti Indonesia. Misalnya, di Amerika Serikat, pengolahan sampahnya berbiaya USD 90 per bongkah besar sampah plastik, sementara di Indonesia hanya berbiaya USD 30 untuk ukuran yang sama.

Pada tahun 2018 statistik Indonesia menunjukkan peningkatan impor sebesar 141% (283.152 ton) dari limbah plastik dan barang bekas, sementara ekspor menurun 48% (98.450 ton), menciptakan 184.702 ton beban limbah plastik tambahan pada limbah domestik Indonesia.

Sayangnya, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki kebijakan domestik yang memadai mengenai manajemen sampah impor yang justru dimanfaatkan oleh eksportir. Masalah ini menjadikan Indonesia kewalahan menghadapi invasi sampah impor yang mencemari sungai dan laut.

Indonesia memang memiliki Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2016 mengenai impor sampah. Namun, dalam praktiknya, Indonesia memulangkan delapan kontainer dari Australia yang terkontaminasi oleh limbah elektronik, kaleng bekas, botol plastik, botol oli tua dan sepatu longgar yang masuk dalam kategori ‘B3’ yang merupakan materi beracun dan berbahaya. Beberapa waktu yang lalu, Indonesia juga sempat memulangkan 49 kontainer berisi sampah ke beberapa negara. Kasus-kasus ini memperlihatkan betapa tidak memadainya peraturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut.

ICEL menyatakan sudah saatnya Pemerintah Indonesia mengikuti langkah negara-negara tetangga dalam menangani impor sampah. Pemerintah Indonesia berkewajiban membatasi timbunan sampah, termasuk sumber dari perdagangan limbah plastik. Dengan alasan ini pemerintah perlu meninjau dan memperketat regulasi impor sampah.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati Pemerintah Indonesia perlu untuk memperketat regulasi mengenai impor sampah dengan mencabut izin impor perusahaan. Hal ini menurutnya menunjukkan ketegasan Indonesia dalam menangani invasi sampah impor. Langkah ini juga bisa menjadi kesempatan Indonesia untuk menunjukkan bahwa negaranya bukan merupakan penadah sampah impor.

Fenomena invasi sampah impor ini seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk berkomitmen lebih serius dalam pengelolaan sampah. Tentunya ada pihak yang diuntungkan dari impor sampah ini. Namun apakah keuntungannya sebanding dengan kerugian jangka panjang yang akan dihasilkan oleh kebijakan impor sampah ini? Inilah yang kemudian menjadi tamparan bagi negara-negara importir di Asia terutama Indonesia untuk serius membenahi regulasinya. Disamping itu sepertinya negara-negara maju perlu rencana lain untuk mengelola sampahnya dibanding membuangnya ke negara-negara berkembang.

Comment