Isu lingkungan hidup kini menjadi topik yang mendapat perhatian khusus di kalangan masyarakat internasional. Hal ini terkait dengan permasalahan perubahan iklim yang merupakan implikasi dari pemanasan global (global warming) dimana disebabkan oleh aktivitas manusia berupa penggunaan bahan bakar fosil dan kegiatan alih guna lahan. Berbagai macam upaya telah dilakukan guna mengatasi dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim, baik melalui kerjasama antar negara maupun perundingan internasional.

Pada 2015, 196 negara berkumpul di Paris menandatangani Paris Agreement dengan tujuan mengurangi peningkatan suhu dunia 2 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menandatangani traktat ini pada tanggal 22 April 2016 yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), dimana memuat tentang kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC) Indonesia mencakup aspek mitigasi dan adaptasi yang akan dicapai antara lain melalui sektor kehutanan, energi termasuk transportasi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, dan pertanian.

Akan tetapi, akhir-akhir ini, Uni Eropa mengklasifikasi minyak sawit sebagai pertanian berisiko karena bisa menyebabkan deforestasi yang signifikan. Uni Eropa juga mengatur agar penggunaan minyak sawit dalam bahan bakar terbarukan dihentikan pada tahun 2030. Oleh karena itu, Indonesia sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia berencana menarik dari Paris Agreement.

Pemerintah merespons langkah Uni Eropa yang dianggap diskriminatif terhadap komoditas sawit nasional atau crude palm oil (CPO). Respon tersebut sebagai upaya agar sawit mendapat perlakuan setara dengan minyak nabati lainnya di pasar komoditas Uni Eropa.

Pemerintah menyiapkan tiga opsi untuk melawan diskriminasi Uni Eropa terhadap produk sawit nasional. Mulai dari gugatan ke pengadilan, mengadukan ke Organisasi Perdagangan Internasional (WTO), hingga mengancam keluar dari kesepakatan Paris (Paris Agreement).

Tiga langkah itu, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan akan ditempuh jika upaya negosiasi yang dilakukan menemui jalan buntu.

Kendati demikian, opsi keluar dari Perjanjian Paris adalah pilihan terakhir mengikuti langkah Amerika Serikat dan Brazil. Meskipun belum ada tanda-tanda yang jelas ke arah ini, ada baiknya menimbang biaya jika ingin meninggalkan perjanjian internasional.

Meskipun Paris Agreement mendapat antusias yang sangat luar biasa, akan tetapi masih jauh dari tujuan awal didirikannya perjanjian ini. Menurut Climate Action Tracker, sebuah situs web yang dijalankan oleh tiga organisasi penelitian lingkungan, suhu global diperkirakan akan naik 3,3 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri dengan kebijakan lingkungan saat ini. Bahkan dengan kebijakan optimis, kenaikan suhu masih diperkirakan akan mencapai 3 derajat Celcius, artinya negara-negara masih perlu bekerja keras untuk mengurangi suhu global jika ingin mencapai tujuan awal.

Setelah pengumuman Presiden AS Donald Trump pada tahun 2017 yang menyatakan Amerika menarik diri dari Perjanjian Paris, pemerintahannya menyatakan bahwa biaya ekonomi yang tinggi sebagai alasan utama. Berita yang lebih mengejutkan lagi yaitu tentang penarikan Brasil dari Perjanjian Paris, terutama mengingat upaya mereka untuk mengurangi deforestasi di Amazon.

Pernyataan Luhut terlihat seperti spontanitas tanpa melihat penelitian-penelitian sebelumnya atau mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan jika ingin keluar dari Perjanjian Paris. Untungnya, setelah penarikan Amerika Serikat dari perjanjian, banyak peneliti yang melakukan penelitian berapa biaya yang dibutuhkan untuk meninggalkan perjanjian, serta manfaat dari tetap bergabung.

Tahun 2018, Bank Dunia melakukan penelitian tentang dampak ekonomi dari Perjanjian Paris menggunakan data perdagangan internasional yang memperkirakan dampak dari implementasi Perjanjian Paris terhadap produk domestik. Hasilnya positif dengan asumsi bahwa Perjanjian Paris akan dapat menurunkan harga energi terbarukan sebesar 25 persen, dan Indonesia bisa melihat peningkatan dalam PDB sebesar 0,22 persen dan peningkatan investasi sebesar 0,47 persen. Keuntungan yang kecil sih, tetapi bisa menjadi bukti bahwa tidak ada kerugian signifikan yang ditimbulkan oleh Indonesia dengan tetap berada dalam Perjanjian Paris.

Tetapi, berapa biaya yang dibutuhkan untuk meninggalkan Paris Agreement? Peneliti Stanford mempelajari penarikan Amerika Serikat dari Perjanjian Paris, mengkorelasikan perubahan suhu global dengan kinerja ekonomi. Hasilnya? Triliun dolar hilang di ekonomi global, dengan kerugian US $ 6 triliun di AS saja. Tentu saja, hasil yang diharapkan untuk AS tidak dapat digeneralisasi, dan akan adil untuk mengatakan Indonesia tidak akan mengalami kerugian serupa. Tetapi penelitian masih memproyeksikan bahwa kegagalan untuk memenuhi tujuan perjanjian akan mengurangi setidaknya 25 persen dari PDB global pada akhir abad ini – biaya yang lumayan yang dapat dihindari dengan kebijakan yang tepat.

Meninggalkan Kesepakatan Paris adalah keputusan yang terburu-buru untuk Indonesia, terutama mengingat potensi manfaat dengan terus bergabung, seperti energi terbarukan yang lebih murah, peningkatan produktivitas di bidang pertanian dan PDB yang lebih tinggi, untuk beberapa contoh. Oleh karena itu dalam mempertahankan industri minyak sawit dan ekspor, tanggapan yang lebih masuk akal adalah melakukan negosiasi melalui saluran diplomatik, seperti surat Presiden Jokowi baru-baru ini ke UE, meminta mereka untuk mempertimbangkan kembali sikap mereka tentang minyak sawit.

Indonesia harus tetap bergabung di Perjanjian Paris untuk kebaikan dunia secara keseluruhan. Sebagai penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kesepuluh di dunia, juga menampung kawasan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi dan melindungi lingkungan sangat penting bagi kesejahteraan tidak hanya untuk domestik, tetapi juga bagi dunia. Meninggalkan Kesepakatan Paris dan mengurangi kebijakan untuk melindungi lingkungan dapat menyebabkan dampak lingkungan yang sangat besar – jika tidak dalam lima tahun ke depan, maka pada akhir abad ini.

Jadi, sebelum Indonesia bergegas bergabung dengan perusahaan Brazil dan AS, penting bagi Indonesia untuk meluangkan waktu meneliti dampak meninggalkan Perjanjian Paris. Perselisihan mengenai minyak kelapa sawit dapat diselesaikan dengan negosiasi damai dan pertemuan diplomatik, tetapi kerusakan lingkungan tidak dapat dengan mudah diselesaikan.

Comment