Polemik Perpanjangan Izin FPI

Belakangan ini publik diramaikan dengan kabar perpanjangan izin FPI yang menuai polemik. Seharusnya kita tidak heran karena sepak terjang FPI yang kontroversial. Namun apakah hal ini mempengaruhi izin terhadap eksistensi FPI?

 

Front Pembela Islam (FPI) merupakan organisasi berbasis syariat Islam yang dideklarasikan terbuka pada 1998 di Pondok Pesantren Al-Umm, Tangerang. Tujuan utama FPI adalah melawan kezaliman penguasa serta menegakkan syariat Islam di Indonesia. Berdirinya FPI dipelopori oleh berbagai tokoh agama Islam di Indonesia yang salah satunya aktivis muslim keturunan Hadrami bernama Rizieq Shihab. Walaupun baru dideklarasikan paska reformasi namun kemunculan FPI telah dirintis sebelumnya melalui pengajian, tabligh akbar, audiensi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan serta silaturahmi dengan berbagai tokoh agama tekemuka.

Pada dekade 90-an akhir, FPI mulai dikenal masyarakat karena beberapa aksinya. Seperti bentrokan Ketapang, pengamanan Sidang Umum MPR 1999 serta bantuannya membendung demonstrasi mahasiswa yang menolak RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya. Namun peristiwa paling berkesan adalah ketika mereka mendatangi Kantor Gubernur DKI dan meminta Sutiyoso untuk menutup berbagai tempat maksiat di Jakarta selama bulan Ramadhan. Peristiwa ini berhasil membuat Sutiyoso meninjau kembali jadwal beroperasinya klub malam, diskotek, panti pijat dan bar selama bulan puasa berlangsung.

Seiring berjalannya waktu, FPI semakin mendapat pandangan negatif dari masyarakat karena aksinya yang kontroversial dan berunsur vandalisme. Dalam rentang 19 tahun selanjutnya FPI kerap berurusan dengan Polri dan lembaga pemerintah lainnya seperti Komnas HAM karena dianggap main hakim sendiri dengan menghancurkan bangunan dan melukai sasaran unjuk rasa. Nah, dipertengahan tahun 2019 ini FPI kembali disorot menyangkut perpanjangan izinnya. Sebagian pihak menilai pemerintah sebaiknya tidak memperpanjang izin dan harus membubarkan FPI karena dinilai anarkis dan tidak berlandaskan Pancasila.

Pro Kontra Perpanjangan Izin

Mungkin perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI yang berlarut-larut membuat kita bertanya-tanya mengapa hal tersebut bisa terjadi. Berkaitan dengan hal ini, Pengacara FPI Sugito Atmo Prawiro menyatakan pihaknya telah melengkapi empat dari lima syarat yang diajukan untuk perpanjangan SKT. Syarat terakhir adalah rekomendasi dari Kementerian Agama yang hingga saat ini masih mengkaji apakah FPI bertentangan dengan syariat Islam dan Pancasila. Selain itu berdasarkan keterangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Pemerintah Indonesia sedang mendalami rekam jejak FPI sebagai organisasi kemasyarakatan.

Berbicara mengenai rekam jejak FPI sebagai organisasi kemasyarakatan tentunya tidak lepas dari unsur historis FPI yang kerap melakukan tindakan anarkis. Sejarah mencatat FPI berkali-kali melakukan sweeping dan unjuk rasa di beberapa lokasi karena alasan keagamaan kemudian merusak toko, tempat makan, tempat ibadah agama lain, gedung pemerintah, kedutaan asing, serta kantor instansi lainnya. Bahkan saat tablig akbar ulang tahun FPI pada 2002, FPI menuntut agar syariat Islam dimasukkan ke dalam Pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dengan menambahkan “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Tuntutan ini ditentang oleh Dr. J. Soedjati Djiwandono selaku anggota Dewan Penasihat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Djiwandono khawatir bahwa memasukkan tujuh kata ke Piagam Jakarta yang diamandemen akan memecah kesatuan bangsa dan Negara Indonesia yang memiliki karakteristik majemuk.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa perpanjangan izin FPI bisa saja ditolak apabila eksistensi serta aktivitas ormas tersebut membahayakan keamanan serta ideologi negara. Pernyataan ini sejalan dengan visi Jokowi untuk menjadikan Indonesia negara moderat. Namun hal ini dikritik oleh Prawiro yang menyatakan bahwa lamanya perpanjangan izin FPI disebabkan kepentingan politis. Prawiro berargumen bahwa sikap pemerintah yang mengulur waktu merupakan balasan karena FPI kerap mengkritik kebijakan serta aktivitas pemerintah. Prawiro juga menambahkan bahwa seharusnya pemerintah cukup melihat aspek yuridis dalam perpanjangan izin FPI.

Cukup sulit untuk mengetahui keputusan akhir pemerintah di bawah Jokowi dengan visi moderatnya. Hal ini karena selain FPI memiliki haluan yang konservatif namun ormas ini juga memiliki kekuatan untuk menggerakkan masa dalam jumlah yang masif. Tak dapat dipungkiri aktivitas FPI kerap bernuansa anarkis namun pemerintah perlu berhati-hati dalam menangani hal ini. Tentunya karena dampak dari keputusan akhir pemerintah terhadap perpanjangan izin FPI akan menentukan pergerakan Islam di Indonesia ke depannya.

Comment