RKUHP: Penistaan Agama Dipertahankan

Selain dua pasal baru yang kemarin dibahas, ternyata Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga mempertahankan pasal-pasal lama yang dianggap bermasalah. Salah satu pasal yang tetap dipertahankan adalah pasal penistaan agama. Selain tetap mempertahankan pasal yang disebut Tindak Pidana terhadap Agama, ada tambahan pada RKUHP yang akan menjerat orang-orang yang tidak menganut suatu agama.

Dilansir dari Detik, pada RKUHP 2019, Pasal 156a dan Pasal 306 akan menjerat orang yang mengajak orang lain untuk menjadi seorang ateis dan/atau melakukan perbuatan yang dianggap bersifat permusuhan atau penistaan terhadap agama. Pasal 156a berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

  1. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
  2. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan adanya pasal ini, dikhawatirkan supremasi kaum beragama di Indonesia semakin kuat. Seperti yang pernah terjadi, pasal-pasal penistaan terhadap agama seringkali digunakan untuk menjerat perorangan yang dianggap menyinggung suatu agama, seperti pada kasus Basuki Tjahaja Purnama dan Ustadz Abdul Somad.

Alasan

Dilansir dari Detik, Pasal Penistaan Agama dipertahankan karena falsafah Negara yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pasal ini dibuat karena agama dianggap sendi utama kehidupan di Indonesia. Selain itu, pasal ini juga bertahan dengan tujuan untuk mencegah benturan yang berpotensi terjadi di masyakarat akibat penghinaan terhadap agama tertentu.

Jika mencegah benturan adalah alasannya, maka berarti Pemerintah mengakui bahwa mereka belum dapat mengontrol masyarakat, karena sampai harus membuat pasal ini. Ini juga berarti bahwa ada kecenderungan dari Negara untuk melindungi agama-agama besar, karena sedikit saja ada pembahasan yang dianggap menyinggung, maka ada potensi untuk dilaporkan sebagai penistaan.

Pasal Penistaan Agama juga akan menjerat masyarakat yang dianggap mengajak untuk menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap agamanya. Pasal ini juga seolah memberikan tameng terhadap agama-agama besar. Kritik sekecil apapun berpotensi untuk dijadikan alasan pidana penistaan.

Masih Dipertimbangkan

DPR sendiri masih memiliki kemungkinan perombakan Pasal Penistaan Agama. Dilansir dari Kompas, Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP, Arsul Sani, menyatakan bahwa masih ada ruang untuk mengubah atau menghapus pasal-pasal yang sekiranya berpotensi merusak kehidupan beragama dan memperkeruh radikalisme. Namun, ujarnya, secara keseluruhan, Pasal Penistaan Agama masih akan dipertahankan.

Tentunya, kita dapat menyuarakan penolakan terhadap pasal-pasal yang dianggap bermasalah, termasuk Pasal Penistaan Agama ini. Sebagai masyarakat, ada baiknya kita juga mengawal potensi-potensi pasal bermasalah lain sebelum tanggal pengesahan RKUHP.

Baca draft RKUHP selengkapnya di sini:

RKUHP Buku Kesatu

RKUHP Buku Kedua

Update: Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) telah rampung dibahas dalam Rapat Tertutup Panja DPR di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Senin, 16 September 2019. RKUHP akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 24 September 2019, untuk disahkan. Berita terkait bisa dilihat di sini.

Comment