RKUHP: Perlaku Aborsi Bisa Dipenjara

Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana sedang mendapat perhatian publik yang mendalam. Tidak hanya masalah pasal penghinaan terhadap Presiden yang akan dikembalikan, Pasal 470 RKUHP akan melarang aborsi secara penuh.

Ayat 1 dari pasal tersebut berbunyi:

“Setiap perempuan yang menggugurkan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Pasal tersebut dianggap akan merugikan banyak orang, terutama korban perkosaan. Komentar miring pun bermunculan dari berbagai pihak.

Dilansir dari Tirto, Koordinator Divisi Pelayanan Hukum LBH Apik Jakarta, Uli Pangaribuan, menyatakan bahwa pasal ini rawan merugikan korban perkosaan. Menurutnya, korban-korban perkosaan rata-rata tidak mengetahui bahwa kandungannya harus digugurkan dalam waktu empat puluh hari.

Jika pasal ini benar-benar akan disahkan, maka korban-korban perkosaan yang tidak dapat menggugurkan kandungannyalah yang akan menelan kerugian terbesar. Tidak hanya akan mengalami trauma secara fisik dan mental, mereka juga dipaksa menerima fakta bahwa mereka tidak akan bisa menggugurkan kandungan hasil perkosaannya.

Institute for Criminal Justice Reform menyatakan bahwa pasal ini bermasalah. Dilansir dari laman web ICJR, pasal ini juga bertentangan dengan Undang-undang Kesehatan pasal 75 ayat 2 yang memberikan pengecualian aborsi pada keadaan darurat dan pada korban perkosaan. Lebih lanjut, ICJR juga menyatakan bahwa Pasal 470 RKUHP ini akan menjadi dasar pemidanaan terhadap korban-korban aborsi.

Permasalahan Pasal 470 RKUHP juga diperparah oleh keengganan beberapa pihak untuk menolaknya, meskipun desakan dari berbagai elemen menyeruak.

Dilansir dari BBC, anggota Komisi III DPR, Teuku Taufiqulhadi, DPR masih memberikan ruang untuk revisi pasal tersebut pada keadaan darurat, namun tidak untuk korban perkosaan. Menurutnya, dalam konteks agama Islam, kandungan sudah tidak dapat digugurkan setelah empat puluh hari.

Ayat bermasalah pada pasal tersebut tidak terhenti di ayat 1. Pada ayat selanjutnya, setiap pria yang menyuruh pasangannya untuk melakukan aborsi juga akan dipidana. Dilansir dari medanbisnisdaily, Pasal 470 ayat 2 akan memidana setiap orang yang menggugurkan kandungan tanpa persetujuan si perempuan.

Jika hal ini terjadi, maka apabila pasangan ataupun pelaku perkosaan yang menyebabkan kehamilan menyuruh korban untuk melakukan aborsi, maka mereka dapat dipidana.

DPR sebenarnya belum betul-betul bulat sepakat dengan pasal ini. Dilansir dari VOA, anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHP, Nasir Djamil, menyatakan akan merombak kembali pasal yang dipermasalahkan oleh publik. Menurutnya, DPR masih akan mempertimbangkan perspektif-perspektif lain, seperti dari ulama dan pemerhati perempuan untuk merombak Pasal 470. Ia juga berharap supaya pasal yang bermasalah bisa selesai sebelum tenggat akhir masa kerja DPR pada akhir September ini.

RKUHP yang sangat bermasalah ini jelas mendapat banyak penolakan dari masyarakat. DPR juga tidak memiliki waktu yang banyak untuk merombak pasal-pasal bermasalah ini. Jika pasal-pasal yang bermasalah ini ternyata disahkan, maka ada potensi kemarahan dari masyarakat atas pasal-pasal tersebut.

Tidak hanya pasal mengenai penghinaan Presiden dan aborsi, masih banyak pasal yang harus diperhatikan dan direvisi oleh DPR sebelum tenggat pengesahan RKUHP tanggal 24 September nanti.

Baca draft RKUHP selengkapnya di sini:

RKUHP Buku Kesatu

RKUHP Buku Kedua

Comment