UU KPK Lama vs Baru: Apa yang Berubah?

Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) telah resmi diketok palu pada 18 September 2019. Pengesahan ini dilakukan di tengah gelombang penolakan terhadap perubahan yang dianggap melemahkan KPK.

Gelombang penolakan tidak hanya datang dari internal KPK, melainkan juga masyarakat dan sejumlah figur publik. Penolakan tersebut berujung pada demonstrasi di depan gedung KPK. Demo tersebut berlangsung sejak beberapa hari sebelum pengesahan hingga hari ini. Beberapa demonstrasi bahkan berakhir ricuh.

Ada banyak perubahan yang dianggap mencolok, salah satunya adalah perubahan status karyawan KPK menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara). Ini berarti setiap karyawan KPK dianggap setara dengan PNS yang lain, sehingga dikhawatirkan ada ketidakadilan dalam menangani kasus. Dilansir dari CNN, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafrudin, memang menyatakan bahwa tidak semua pegawai KPK akan langsung menjadi ASN. Namun, dengan masuknya KPK di jajaran ASN, ada kekhawatiran bahwa kasus-kasus korupsi di lingkungan ASN tidak bisa diselesaikan.

Perubahan kedua adalah permasalahan penyadapan. Dilansir dari Kompas, Pemerintah dan DPR sepakat mengurangi hak penyadapan yang dimiliki KPK. Melansir CNN, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menyatakan bahwa penyadapan dilakukan untuk melindungi HAM Nasional (yang tentu adalah alasan yang tak masuk akal). Aturan mengenai penyadapan, di antaranya:

  1. Masa penyadapan hanya menjadi 6 bulan dengan opsi perpanjangan 6 bulan, dari sebelumnya tak terbatas;
  2. Penyadapan harus dilakukan dengan izin tertulis Dewan Pengawas KPK;
  3. Hasil penyadapan yang tidak terkait tidak boleh disimpan.

Penyadapan adalah hak istimewa yang dimiliki oleh KPK untuk membantu pemberantasan korupsi. Dengan dipotongnya hak penyadapan ini, maka otomatis tindakan KPK akan tertahan, sehingga terduga koruptor bisa lebih leluasa dalam menjalankan aksinya.

Permasalahan terakhir ada di pengajuan Dewan Pengawas KPK. Sebelumnya, KPK berjalan secara independen tanpa ada pengawasan dari Pemerintah. Dilansir oleh CNBC, Anggota DPR RI, Supratman, menyatakan bahwa KPK memang akan tetap berjalan secara independen, namun akan diawasi oleh Dewan Pengawas yang juga independen (meskipun diangkat oleh Presiden). Tujuan pengawasan ini adalah agar KPK tetap berada di koridor UU KPK dan tidak melenceng.

Dewan Pengawas KPK ini dikhawatirkan justru akan mengintervensi kinerja KPK. Kekhawatiran ini tentu bukan hanya paranoia belaka. Dengan pemilihan anggota oleh DPR dan pengangkatan yang dilakukan oleh Presiden, dikhawatirkan Pemerintah dan DPR mampu mengobok-obok dan mengganggu kinerja KPK melalui Dewan Pengawas (Dewas). Dilansir dari CNN, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Abdul Ficar Hadjar, menilai bahwa kewenangan yudisial yang dimiliki oleh Dewas KPK tergolong aneh.

Tentu, dengan dikuranginya hak-hak KPK seperti ini, ada ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran tertentu dari elemen masyarakat. KPK yang sudah berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi serta menangkap para koruptor dikhawatirkan tidak bisa lagi bekerja dengan tenang. Sebagai masyarakat, tentu kita bisa mengawal pelaksanaan UU KPK yang baru. Pun, apabila banyak elemen yang merasa tidak puas, Negara sudah menyediakan proses judicial review melalui MK.

Comment