Draft RKUHP: Penjelasan

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

 

  1. UMUM

 

Penyusunan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah, merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam perkembangannya, pembaruan Undang-Undang ini yang diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna “dekolonisasi” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk “rekodifikasi”, dalam perjalanan sejarah bangsa pada akhirnya juga mengandung berbagai misi yang lebih luas sehubungan dengan perkembangan, baik nasional maupun internasional. Adapun misi kedua adalah misi “demokratisasi hukum pidana”. Misi ketiga adalah misi “konsolidasi hukum pidana” karena sejak kemerdekaan, perundang-undangan hukum pidana mengalami perkembangan yang pesat, baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan berbagai kekhasannya sehingga perlu ditata kembali dalam kerangka Asas-Asas Hukum Pidana yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping itu, penyusunan Undang-Undang ini dilakukan atas dasar misi keempat, yaitu misi adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar, dan norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.

Misi tersebut diletakkan dalam kerangka politik hukum dengan melakukan penyusunan Undang-Undang ini dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi yang dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah menelusuri sejarah hukum pidana di Indonesia, diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (Staatsblad 1915: 732). Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Wetboek van Strafrecht tersebut masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9), Wetboek van Straftrecht voor Nederlandsch-Indie disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dinyatakan berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah lain akan ditetapkan kemudian oleh Presiden. Usaha untuk mewujudkan adanya kesatuan hukum pidana untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, secara de facto belum dapat terwujud karena terdapat daerah pendudukan Belanda sebagai akibat aksi militer Belanda I dan II yang untuk daerah tersebut masih berlaku Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (Staatsblad, 1915: 732) dengan segala perubahannya. Sejak saat itu, dapat dikatakan bahwa setelah kemerdekaan tahun 1945 terdapat dualisme hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan keadaan itu berlangsung hingga tahun 1958 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan semua perubahan dan tambahannya berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, berlakulah hukum pidana materiel yang seragam untuk seluruh Indonesia yang bersumber pada hukum yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942, yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie yang untuk selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sejak Indonesia merdeka telah banyak dilakukan usaha untuk menyesuaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial tersebut sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya, baik nasional maupun internasional. Dalam hal ini, di samping berbagai perubahan yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah beberapa kali mengalami pembaruan atau perubahan antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menaikkan ancaman hukuman dalam Pasal 359, Pasal 360 dan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengubah kata-kata vijf en twintig gulden dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, dan Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi “dua ratus lima puluh rupiah”
  3. Undang-Undang Nomor 18 Prp. Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945;
  4. Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer;
  5. Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama, yang antara lain telah menambahkan ketentuan Pasal 156a ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang mengubah ancaman pidana dalam Pasal 303 ayat (1), Pasal 542 ayat (1), dan Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mengubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis;
  7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan;
  8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, khususnya berkaitan dengan kriminalisasi terhadap Penyebaran Ajaran Marxisme dan Leninisme;
  9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berbagai pembaruan atau perubahan yang terjadi tersebut belum dapat memenuhi 4 (empat) misi perubahan mendasar yang telah diuraikan di atas (dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan harmonisasi) sehingga penyusunan Undang-Undang Hukum Pidana harus dilakukan secara menyeluruh dan terkodifikasi.

 

BUKU KESATU

 

  1. Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta Undang-Undang di luar Undang-Undang ini, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang sehingga Buku Kesatu juga menjadi dasar bagi Undang-Undang di luar KUHP. Pengertian Istilah dalam Buku Kesatu ditempatkan dalam Bab V karena pengertian istilah tersebut tidak hanya berlaku bagi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melainkan berlaku pula bagi Undang-Undang yang bersifat lex specialis, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang. Buku Kesatu ini memuat substansi, antara lain, ruang lingkup berlakunya hukum pidana, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, pidana, diversi, dan tindakan, juga tujuan dan pedoman pemidanaan; faktor yang memperingan, faktor memperberat Pidana, perbarengan, serta gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana, pengertian istilah, dan aturan penutup.

 

  1. Secara keseluruhan perbedaan yang mendasar antara Wetboek van Strafrecht dan Undang-Undang Hukum Pidana adalah filosofi yang mendasarinya. Wetboek van Strafrecht dilandasi oleh pemikiran Aliran Klasik yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana. Undang-Undang Hukum Pidana mendasarkan diri pada pemikiran Aliran Neo-Klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/batiniah/sikap batin). Aliran ini berkembang pada Abad ke-19 yang memusatkan perhatiannya tidak hanya pada perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, tetapi juga terhadap aspek-aspek individual si pelaku tindak pidana. Pemikiran mendasar lain yang mempengaruhi penyusunan Undang-Undang ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (victimology) yang berkembang setelah Perang Dunia II, yang menaruh perhatian besar pada perlakuan yang adil terhadap korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Falsafah Daad-dader Strafrecht dan viktimologi akan mempengaruhi perumusan 3 (tiga) permasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, dan sanksi (pidana dan tindakan) yang dapat dijatuhkan beserta asas-asas hukum pidana yang mendasarinya.

 

  1. Karakter Daad-dader Strafrecht yang lebih manusiawi tersebut secara sistemik mewarnai Undang-Undang ini, yang antara lain juga tersurat dan tersirat dengan adanya berbagai pengaturan yang berusaha menjaga keseimbangan antara unsur atau faktor objektif dan unsur atau faktor subjektif. Hal itu antara lain tercermin dari berbagai pengaturan tentang tujuan pemidanaan, syarat pemidanaan, pasangan sanksi berupa pidana dan tindakan, pengembangan alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, pedoman atau aturan pemidanaan, pidana mati yang merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu dialternatifkan dengan penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun, serta pengaturan batas minimum usia pertanggungjawaban pidana, pidana, dan tindakan bagi anak.

 

  1. Pembaruan hukum pidana materiel dalam Undang-Undang ini tidak membedakan lagi antara tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran. Untuk keduanya digunakan istilah “tindak pidana”. Dengan demikian, Undang-Undang ini hanya terdiri atas 2 (dua) Buku, yaitu Buku Kesatu tentang Aturan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana. Adapun Buku Ketiga tentang Pelanggaran dalam Wetboek van Strafrecht ditiadakan, tetapi substansinya secara selektif telah ditampung di dalam Buku Kedua Undang-Undang ini.

 

Alasan penghapusan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa secara konseptual perbedaan antara kejahatan sebagai rechtsdelict dan pelanggaran sebagai wetsdelict ternyata tidak dapat dipertahankan karena dalam perkembangannya tidak sedikit rechtsdelict dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan sebaliknya beberapa perbuatan yang seharusnya merupakan wetsdelict dirumuskan sebagai kejahatan, hanya karena diperberat ancaman pidananya. Dalam kenyataannya terbukti bahwa persoalan berat-ringannya kualitas dan dampak kejahatan dan pelanggaran juga relatif sehingga kriteria kualitatif semacam ini tidak lagi dapat dipertahankan secara konsisten.

Dalam Undang-Undang ini diakui pula adanya tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dalam kenyataannya di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa “pemenuhan kewajiban adat” setempat yang harus dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana. Hal tersebut mengandung arti bahwa standar nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi agar memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Keadaan seperti itu tidak akan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam Undang-Undang ini.

 

  1. Karena kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan, terutama di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana yang terorganisasi, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia secara alamiah, tetapi mencakup pula “korporasi”, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana. Dengan dianutnya paham korporasi adalah subjek tindak pidana, hal itu berarti bahwa korporasi, baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Di samping itu, masih dimungkinkan pula pertanggungjawaban pidana dipikul bersama oleh korporasi dan pengurusnya yang memiliki kedudukan fungsional dalam korporasi atau hanya pengurusnya saja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan diaturnya pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam Buku I Undang-Undang ini, pertanggungjawaban pidana korporasi yang semula hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu di luar Undang-Undang ini, berlaku juga secara umum untuk tindak pidana lain, baik di dalam maupun di luar Undang-Undang ini. Sanksi terhadap korporasi dapat berupa pidana, tetapi dapat pula berupa tindakan. Dalam hal ini kesalahan korporasi diidentifikasikan dari kesalahan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional (mempunyai kewenangan untuk mewakili korporasi, mengambil keputusan atas nama korporasi, dan mempunyai kewenangan menerapkan pengawasan terhadap korporasi) yang melakukan tindak pidana dengan menguntungkan korporasi, baik sebagai pelaku, sebagai orang yang menyuruhlakukan, sebagai orang yang turut serta melakukan, sebagai penganjur maupun sebagai pembantu tindak pidana yang dilakukan bawahannya di dalam lingkup usaha atau pekerjaan korporasi tersebut, termasuk pengendali korporasi.

 

  1. Asas tiada pidana tanpa kesalahan tetap merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana. Namun, dalam hal tertentu sebagai pengecualian dimungkinkan penerapan asas strict liability (pertanggungawaban mutlak) dan asas vicarious liability (pertanggungjawaban pengganti). Dalam hal pertanggungjawaban mutlak, pelaku tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur tindak pidana perbuatan pelaku. Sedangkan dalam pertanggungjawaban pengganti, tanggung jawab pidana seseorang diperluas sampai pada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya.

 

  1. Dalam Undang-Undang ini diatur jenis pidana yang berupa pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus (pidana mati) untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Jenis pidana pokok terdiri atas:

  1. pidana penjara;
  2. pidana tutupan;
  3. pidana pengawasan;
  4. pidana denda; dan
  5. pidana kerja sosial.

Dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang akan dijatuhkan oleh hakim sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana itu terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah.

 

Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.

 

Urutan jenis pidana pokok tersebut menentukan berat-ringannya pidana. Hakim dapat memilih jenis pidana yang akan dijatuhkan di antara kelima jenis pidana tersebut walaupun dalam Buku Kedua Undang-Undang ini hanya dirumuskan tiga jenis pidana, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati.

Jenis pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada hakikatnya merupakan cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif pidana penjara.

      Pidana mati tidak terdapat dalam urutan jenis pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan secara bersyarat dengan memberikan masa percobaan. Dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti dengan pidana penjara.

  1. Dalam pemidanaan dianut sistem dua jalur (double-track system), yaitu di samping jenis pidana tersebut, Undang-Undang ini mengatur pula jenis tindakan. Dalam hal ini, hakim dapat mengenakan tindakan kepada mereka yang melakukan tindak pidana, tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang disebabkan pelaku menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.

Di samping dijatuhi pidana dalam hal tertentu, terpidana juga dapat dikenai tindakan dengan maksud untuk memberi pelindungan kepada masyarakat dan mewujudkan tata tertib sosial.

  1. Dalam Undang-Undang ini dikenal adanya ancaman pidana minimum khusus yang sebenarnya sudah dikenal dalam perundang-undangan pidana di luar Undang-Undang ini. Penentuan ancaman pidana minimum khusus ini dilakukan berdasarkan pertimbangan:
    1. menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok bagi tindak pidana yang sama atau kurang lebih sama kualitasnya;
    2. lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;
    3. apabila dalam hal tertentu maksimum pidana dapat diperberat, dapat dipertimbangkan pula bahwa minimum pidana untuk tindak pidana tertentu dapat diperberat.

Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, sangat membahayakan, atau sangat meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.

  1. Dalam Undang-Undang ini ancaman pidana denda dirumuskan dengan menggunakan sistem kategori. Sistem itu dimaksudkan agar dalam perumusan tindak pidana tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori denda yang sudah ditentukan dalam Buku Kesatu. Dasar pemikiran penggunaan sistem kategori tersebut adalah bahwa pidana denda merupakan jenis pidana yang relatif sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasi perekonomian. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan nilai mata uang, sistem kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian.

 

  1. Dalam Undang-Undang ini diatur pula diversi dan jenis tindakan serta pidana bagi Anak. Pengaturan ini dimaksudkan untuk kepentingan terbaik bagi Anak karena berkaitan dengan adanya Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak.

 

BUKU KEDUA

 

  1. Untuk menghasilkan Undang-Undang hukum pidana yang bersifat kodifikasi dan unifikasi, di samping dilakukan evaluasi dan seleksi terhadap berbagai tindak pidana yang ada di dalam Wetboek van Strafrecht sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, apresiasi juga dilakukan terhadap berbagai perkembangan tindak pidana yang ada di luar Wetboek van Strafrecht, antara lain, Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pemberantasan tindak pidana terorisme, pemberantasan tindak pidana korupsi, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pengadilan hak asasi manusia, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan cagar budaya.

 

  1. Secara antisipatif dan proaktif, juga dimasukkan pengaturan tentang tindak pidana pornografi, tindak pidana di dunia maya, dan tindak pidana tentang informasi dan transaksi elektronik, dan lain-lain.

 

  1. Di samping itu, Undang-Undang ini juga mengadaptasi konvensi internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

 

  1. Dengan sistem perumusan tindak pidana di atas, untuk tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkotika dikelompokan dalam 1 (satu) bab tersendiri yang dinamai “Bab Tindak Pidana Khusus”. Penempatan dalam bab tersendiri tersebut didasarkan pada karakteristik khusus, yaitu:
    1. dampak viktimisasinya besar;
    2. sering bersifat transnasional terorganisasi;
    3. pengaturan acara pidananya bersifat khusus;
    4. sering menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana materiil;
    5. adanya lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dengan kewenangan khusus;
    6. didukung oleh konvensi internasional; dan
    7. merupakan perbuatan yang sangat jahat dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat.

 

  1. Sejalan dengan proses globalisasi, laju pembangunan dan perkembangan sosial yang disertai dengan mobilitas sosial yang cepat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperkirakan jenis tindak pidana baru masih akan muncul di kemudian hari. Oleh karena itu, terhadap jenis tindak pidana baru yang akan muncul dan belum diatur dalam Undang-Undang ini, pengaturannya tetap dapat dilakukan melalui amandemen terhadap Undang-Undang ini atau mengaturnya dalam Undang-Undang tersendiri karena kekhususannya atas dasar Pasal 189 Buku Kesatu.

 

 

 

  1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila ditentukan oleh atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “analogi” adalah penafsiran dengan cara memberlakukan suatu ketentuan pidana terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diatur atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang dengan cara menyamakan atau mengumpamakan kejadian atau peristiwa tersebut dengan kejadian atau peristiwa lain yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam pasal ini, yang dimaksud dengan “hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana” adalah hukum pidana adat. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Di beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana. Untuk memberikan dasar hukum mengenai berlakunya hukum pidana (delik) adat, perlu ditegaskan dan dikompilasi oleh pemerintah yang berasal dari Peraturan Daerah masing-masing. Kompilasi ini memuat mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat yang dikualifikasi sebagai tindak pidana adat.

Keadaan seperti ini tidak akan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “berlaku dalam tempat hukum itu hidup” adalah berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di daerah tersebut.

Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh Undang-Undang ini.

Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan pengecualian dari asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “disesuaikan dengan batas pidana” hanya untuk putusan pemidanaan yang lebih berat dari ancaman pidana maksimal dalam peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk juga penyesuaian jenis ancaman pidana yang berbeda.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan di daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, dan ruang udara di atasnya serta seluruh wilayah yang batas dan hak negara di laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen yang diatur dalam Undang-Undang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tindak pidana lainnya” misalnya tindak pidana terhadap keamanan negara atau tindak pidana yang dirumuskan dalam perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Indonesia.

Pasal 5

Ketentuan ini mengandung asas nasional pasif yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum negara atau kepentingan nasional tertentu di luar negeri.

Penentuan kepentingan nasional tertentu yang ingin dilindungi dalam ketentuan ini, menggunakan perumusan yang limitatif dan terbuka. Artinya, ruang lingkup kepentingan nasional yang akan dilindungi ditentukan secara limitatif, tetapi jenis tindak pidananya tidak ditentukan secara pasti. Penentuan jenis tindak pidana yang dipandang menyerang atau membahayakan kepentingan nasional diserahkan dalam praktik secara terbuka dalam batas yang telah ditentukan sebagai tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia.

Perumusan limitatif yang terbuka ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas praktik dan dalam perkembangan formulasi delik oleh pembuat Undang-Undang pada masa yang akan datang. Fleksibilitas itu tetap dalam batas kepastian menurut peraturan perundang-undangan. Penentuan delik yang menyerang kepentingan nasional hanya terbatas pada perbuatan tertentu yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan hukum nasional yang dilindungi. Pelaku hanya dituntut atas tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia.

Pelaku tindak pidana yang dikenai ketentuan ini adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alasan penerapan asas nasional pasif, karena pada umumnya tindak pidana yang merugikan kepentingan hukum suatu negara, oleh negara tempat tindak pidana dilakukan tidak selalu dianggap sebagai suatu perbuatan yang harus dilarang dan diancam dengan pidana.

Pasal 6

Ketentuan ini mengandung asas universal yang melindungi kepentingan hukum Indonesia dan/atau kepentingan hukum negara lain. Landasan pengaturan asas ini terdapat dalam konvensi internasional yang telah disahkan oleh Indonesia, misalnya:

  1. Konvensi Internasional mengenai uang palsu;
  2. Konvensi Internasional mengenai laut bebas dan hukum laut yang di dalamnya mengatur tindak pidana pembajakan laut;
  3. Konvensi Internasional mengenai kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan;
  4. Konvensi Internasional mengenai lalu lintas dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan adanya perjanjian antara Indonesia dan negara lain yang memungkinkan warga negara dari negara lain tersebut penuntutannya diambil alih dan diadili oleh Indonesia karena melakukan tindak pidana tertentu yang diatur dalam perjanjian tersebut.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Waktu tindak pidana dalam ketentuan ini misalnya:

  1. saat perbuatan fisik dilakukan;
  2. saat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan tindak pidana; atau
  3. saat timbulnya akibat tindak pidana.

Ketentuan ini tidak membedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.

Pasal 11

Tempat tindak pidana dalam ketentuan ini misalnya:

  1. tempat perbuatan fisik dilakukan;
  2. tempat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan tindak pidana; atau
  3. tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dapat dipidana.

Teori yang digunakan untuk menentukan tempat antara lain teori perbuatan jasmani, teori instrumen, dan teori akibat.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana hanya dikenakan pidana bagi tindak pidana yang sangat serius, misalnya tindak pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan.

Persiapan untuk melakukan tindak pidana hanya dikenakan pidana bagi tindak pidana yang sangat serius. Dengan demikian, kriteria persiapan tindak pidana ditekankan pada sifat bahayanya tindak pidana, mengimpor bahan kimia atau bahan peledak untuk persiapan tindak pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “menghentikan”, misalnya, telah membeli bahan kimia tetapi tidak jadi diolah menjadi bahan peledak untuk mencapai tujuan tindak pidana.

Yang dimaksud dengan “mencegah”, misalnya, melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai keberadaan sarana yang akan digunakan untuk tindak pidana.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 20

Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh satu atau beberapa orang. Jika dilakukan oleh beberapa orang maka setiap orang dalam perbuatan itu mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda. Dalam ketentuan ini ditentukan bentuk dari penyertaan tersebut yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau menggerakkan untuk melakukan tindak pidana.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “dengan perantaraan alat” misalnya remote control yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan tindak pidana.

Dalam hal menyuruh melakukan, orang yang disuruh untuk melakukan tindak pidana tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan.

Huruf c

Turut serta melakukan tindak pidana adalah mereka yang bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana, tetapi tidak semua yang turut serta melakukan harus memenuhi semua unsur tindak pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama.

Dalam turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing peserta dilihat sebagai satu kesatuan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana” termasuk membujuk, menganjurkan, memancing, atau memikat orang lain dengan cara tertentu.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Dalam ketentuan ini, bentuk kedua pembantuan dilakukan mendahului pelaksanaan tindak pidana yang sebenarnya, baik dengan memberikan kesempatan, sarana, maupun keterangan.

Huruf b

Dalam ketentuan ini, pemberian bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan hampir terdapat kesamaan dengan turut serta melakukan tindak pidana.

Dalam turut serta melakukan tindak pidana terdapat kerja sama yang erat antar mereka yang turut serta melakukan tindak pidana, tetapi dalam pembantuan, kerja sama antara pelaku tindak pidana dan orang yang membantu tidak seerat kerja sama dalam turut serta melakukan tindak pidana

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Dalam ketentuan ini “keadaan pribadi” misalnya usia, pejabat, profesi, atau keadaan mental.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Dalam ketentuan ini harus ada hubungan yang bersifat hukum publik antara yang memberikan perintah dan yang melaksanakannya, ketentuan ini tidak berlaku untuk hubungan yang bersifat keperdataan.

Pasal 33

Dalam ketentuan ini, “Keadaan darurat” misalnya:

  • Ketika kapal di tengah laut tenggelam, terjadi perebutan pelampung antara dua orang yang menyebabkan salah satu meninggal;
  • Tindakan dokter yang menghadapi situasi ibu hamil dengan risiko tinggi, apakah dokter akan menyelamatkan ibu dengan risiko bayi meninggal atau menyelamatkan bayi dengan risiko ibu meninggal;
  • Pemadam kebakaran yang menghadapi situasi pilihan antara menyelamatkan rumah-rumah sekitar dengan merobohkan rumah yang terbakar.

Pasal 34

Ketentuan ini mengatur tentang pembelaan terpaksa yang mensyaratkan 4 (empat) keadaan, yaitu:

  1. harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika;
  2. pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan;
  3. pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain baik yang menyangkut kehormatan kesusilaan, atau harta benda; dan
  4. keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (proporsionalitas).

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) yang menentukan bahwa pelaku tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana dari perbuatannya.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) yang menentukan bahwa Setiap Orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.

Pasal 37

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan yang secara doktriner, bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan.

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan.

                     Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam perundang-undangan menggunakan istilah “dengan maksud”, “mengetahui”, “yang diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, atau “sedangkan ia mengetahui”.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat tindak pidana yang diperberat atau yang dikualifikasikan oleh akibatnya.

Secara doktriner, pertanggungjawaban terhadap orang yang melakukan tindak pidana ini didasarkan pada ajaran menanggung-akibat yang tidak memerlukan adanya hubungan sikap batin tercela (kesalahan) antara pembuat tindak pidana dengan akibat yang timbul.

Ajaran demikian dipandang bertentangan atau tidak sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38. Oleh karena asas kesalahan merupakan asas yang penting maka dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa akibat-akibat tertentu yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya, tetap diperlukan adanya “kesalahan” walaupun dalam bentuknya yang paling ringan, yaitu dapat berupa “kesengajaan dengan sadar kemungkinan” atau minimal harus ada kealpaan.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

  1. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
  2. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.

Yang dimaksud dengan “Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

Untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis, perlu dihadirkan ahli sehingga pelaku tindak pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab.

Pasal 39

Pelaku Tindak Pidana yang menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsyafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsyafan yang dapat dipidana.

Pasal 40

Ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana. Penentuan batas umur 12 (dua belas) tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual, dan mental anak. Anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penanganan perkaranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak.

Pasal 41

            Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Keikutsertaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial.

Dalam ketentuan ini, Anak yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta.

Dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial, Pembimbing Kemasyarakatan atau lembaga pendidikan, dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Pasal 42

Ayat (1)

Ketentuan ini berkenaan dengan daya paksa yang dibagi menjadi paksaan mutlak dan paksaan relatif.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan” atau paksaan mutlak adalah keadaan yang menyebabkan pelaku tidak mempunyai pilihan lain, kecuali melakukan perbuatan tersebut. Karena keadaan yang ada pada diri pelaku maka tidak mungkin baginya untuk menolak atau memilih ketika melakukan perbuatan tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari” atau paksaan relatif adalah:

–        ancaman, tekanan, atau kekuatan tersebut menurut akal sehat tidak dapat diharapkan bahwa ia dapat mengadakan perlawanan; dan

–        apabila kepentingan yang dikorbankan seimbang atau sedikit lebih dari pada kepentingan yang diselamatkan.

 

Tekanan kejiwaan dari luar merupakan syarat utama. Mungkin pula seseorang mengalami tekanan kejiwaan, tetapi bukan karena sesuatu yang datang dari luar, melainkan karena keberatan yang didasarkan kepada pertimbangan pikirannya sendiri.  Hal yang demikian tidak merupakan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ketentuan ini berkaitan erat dengan Pasal 35 tentang “pembelaan karena terpaksa” khususnya mengenai syarat pembelaan. Ketentuan ini mengatur pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dengan syarat:

  1. pembelaan melampaui batas atau tidak proporsional dengan serangan atau ancaman serangan seketika; dan
  2. yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan seketika.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Kedudukan fungsional dalam ketentuan ini diartikan bahwa orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, kewenangan mengambil keputusan, dan kewenangan untuk menerapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut. Termasuk di sini orang-orang tersebut berkedudukan sebagai orang yang menyuruhlakukan, turut serta melakukan, menganjurkan, atau membantu tindak pidana tersebut.

Yang dimaksud dengan “hubungan lain” misalnya kontrak kerja yang bersifat sementara.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemegang kendali korporasi dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

Pasal 49

Mengenai kedudukan sebagai pembuat tindak pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut:

  1. Dalam ketentuan ini “lingkup usaha atau kegiatan” termasuk juga kegiatan usaha yang pada umumnya dilakukan oleh Korporasi.
  2. korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus yang bertanggung jawab; atau
  3. korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, jika suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Dalam hal orang perseorangan tersebut mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, alasan pembenaran dapat diajukan atas nama korporasi. Contoh, seorang pegawai (karyawan) perusahaan yang merusak pipa pembuangan limbah milik pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan perusahaan.

Pasal 52

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret.

Jika dalam penerapan yang konkret, terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, hakim sedapat mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

Pasal 54

Ayat (1)

Ketentuan ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini.

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas rechterlijke pardon yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan.  Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana” adalah bahwa pembuat dengan sengaja mengondisikan dirinya atau suatu keadaan tertentu dengan maksud agar dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena alasan pembenaran dan alasan pemaafan.

 

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Meskipun hakim mempunyai pilihan dalam menghadapi rumusan pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

 

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Dalam ketentuan ini dimuat hal-hal yang memperberat pidana. Dasar pemberatan pidana dalam beberapa hal sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang menyangkut pegawai negeri, bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, dan lambang negara, di samping terdapat pula yang merupakan ketentuan baru.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 59

Ketentuan ini bertujuan memberi kepastian (petunjuk) bagi hakim dalam menjatuhkan pidana apabila terdapat hal-hal yang memperberat pidana dengan ditetapkannya maksimum ancaman pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Ketentuan ini memuat jenis-jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Ancaman pidana pokok terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam Buku Kedua pada dasarnya meliputi jenis pidana penjara dan pidana denda.

Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada dasarnya merupakan suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjaraPencantuman jenis pidana ini merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang bersifat daad-daderstrafrecht yang sejauh mungkin berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana kemerdekaan, karena ketentuan dalam Undang-Undang ini bukan hanya berorientasi pada perbuatan tetapi juga berorientasi pada pembuat.

Melalui penjatuhan jenis pidana ini terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, misalnya penjatuhan pidana berupa pidana kerja sosial.

Ayat (2)

Pada dasarnya hakim mempunyai pilihan untuk menjatuhkan salah satu pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan apabila hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain tindak pidana narkotika, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun).

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan terkait masa menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun sebelum diubah dari pidana seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana setelah perubahan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana yang bersifat tunggal yang seolah-olah mengharuskan hakim untuk hanya menjatuhkan pidana penjara. Di samping itu, hal tersebut dimaksudkan pula untuk menghindari penjatuhan pidana penjara yang pendek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Berdasarkan ketentuan ini kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara, dibatasi dengan ketentuan pembuat tindak pidana tetap dijatuhi pidana penjara meskipun diancam dengan pidana tunggal apabila yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana perjara karena tindak pidana yang dilakukannya setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (5)

Kewenangan hakim untuk mengganti pidana penjara dengan pidana denda tidak berlaku untuk tindak pidana terhadap harta benda yang diancam pidana penjara secara tunggal, yang mempunyai sifat merusak tatanan dalam masyarakat.

Pasal 72

Ayat (1)

Ketentuan ini memuat pembebasan bersyarat bagi narapidana yang menjalani pidana penjara. Dalam ketentuan ini, narapidana diberikan pembebasan bersyarat hanya narapidana yang masa pidananya paling singkat 1 (satu) tahun dan setelah narapidana menjalani pidana penjara paling singkat (sedikit) 9 (sembilan) bulan di lembaga pemasyarakatan dan berkelakuan baik. Pembebasan bersyarat diberikan dengan harapan narapidana dapat dibina sedemikian rupa untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat. Oleh karena itu, selama menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan, setiap narapidana harus dipantau perkembangan hasil pembinaan terhadap dirinya. Pembebasan bersyarat harus dipandang sebagai usaha pembinaan dan bukan sebagai hadiah karena berkelakuan baik.

Ayat (2)

Dalam hal narapidana telah melakukan beberapa tindak pidana sehingga harus menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut, maka untuk mempertimbang-kan kemungkinan pemberian pembebasan bersyarat, pidana tersebut dijumlahkan dan dianggap satu pidana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemberian pembebasan bersyarat disertai dengan masa percobaan yakni sama dengan sisa waktu pidana penjara yang masih belum dijalani ditambah 1 (satu) tahun. Dalam masa percobaan ditentukan pula syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana.

Ayat (5)

Apabila dalam masa percobaan terpidana ditahan secara sah karena sesuatu perkara, maka waktu selama ia berada dalam tahanan tidak diperhitungkan.

Pasal 73

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Syarat untuk tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan merupakan syarat umum. Sedangkan syarat khusus dalam masa percobaan adalah perbuatan tertentu yang harus dihindari atau harus dilakukan oleh narapidana, misalnya tidak boleh minum minuman keras. Syarat-syarat khusus tersebut tidak boleh mengurangi hak narapidana misalnya hak menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini perubahan atas syarat-syarat khusus dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pembimbingan terhadap narapidana yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 74

Pertimbangan penjatuhan pidana tutupan didsasarkan pada motif dari pembuat tindak pidana yaitu karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tindak pidana yang dilakukan karena alasan ini pada dasarnya tindak pidana politik.

Maksud yang patut dihormati dimaksud harus ditentukan oleh hakim dan harus termuat dalam pertimbangan putusannya.

Pasal 75

Pidana pengawasan merupakan salah satu jenis pidana pokok, namun sebenarnya merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjara sehingga tidak diancamkan secara khusus dalam perumusan suatu tindak pidana. Pidana pengawasan merupakan pembinaan di luar lembaga atau di luar penjara, yang serupa dengan pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana). Pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk tindak pidana yang berat sifatnya.

Pasal 76

            Ayat (1)

Penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim, dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana. Pidana ini dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan tindak pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Terpidana yang dimaksud dalam ketentuan ini disebut klien pemasyarakatan.

Yang dimaksud dengan “menjalani pidana penjara yang lamanya sama dengan pidana pengawasan yang dijatuhkan” yang pelaksanaannya dijalankan setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara dari tindak pidana baru.

Ayat (5)

Terpidana yang dimaksud dalam ketentuan ini disebut klien pemasyarakatan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Uang dalam ketentuan ini adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Rupiah (Rp).

Ayat (2)

Dalam menentukan satuan terkecil pidana denda sebagaimana ditentukan pada ayat ini dipergunakan jumlah besarnya “upah minimum harian”.

Pasal 79

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, pidana denda dirumuskan secara kategoris. Perumusan secara kategoris ini dimaksudkan agar:

  1. diperoleh besaran yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai tindak pidana; dan
  2. lebih mudah melakukan penyesuaian, apabila terjadi perubahan ekonomi dan moneter.

 

Penetapan tingkatan kategori I sampai dengan kategori VIII dihitung sebagai berikut:

  • Maksimum kategori denda yang paling ringan (kategori I) adalah kelipatan 20 (dua puluh) dari minimum umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2).
  • Untuk kategori II adalah kelipatan 10 (sepuluh) kali dari kategori I, untuk kategori III adalah kelipatan 5 (lima) kali dari kategori II, dan untuk kategori IV adalah kelipatan 2 (dua) kali dari kategori III.
  • Untuk kategori V sampai dengan kategori VIII ditentukan dari pembagian kategori tertinggi dengan pola yang sama, yakni kategori VII adalah hasil pembagian 10 (sepuluh) dari kategori VIII, kategori VI adalah hasil pembagian 5 (lima) dari kategori VII, dan kategori V adalah hasil pembagian 2 (dua) dari kategori VI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Putusan pengadilan dalam ketentuan ini memuat antara lain cara pelaksanaan pidana denda, waktu pelaksanaan pidana denda, ketentuan tentang penyitaan dan lelang, serta pidana pengganti pidana denda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan tidak dibayar adalah tidak dibayar sama sekali atau dibayar sebagian.

Pasal 82

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan “tidak memungkinkan”, misalnya, aset yang dimiliki masih dalam penguasaan pihak ketiga yang beritikad baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

 

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

                   Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Penjatuhan pidana tambahan atau pengenaan tindakan untuk tindak pidana ringan dalam hal ini dipandang hakim lebih bermanfaat dan lebih dapat mencapai tujuan pemidanaan dibandingkan dengan penjatuhan pidana denda. Pidana tambahan ini dijatuhkan juga karena dapat berorientasi pada korban misalnya pidana tambahan berupa ganti kerugian. Tindakan yang dijatuhkan oleh hakim harus sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan tidak efektifnya penjatuhan pidana denda untuk seseorang yang telah berulang kali melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda.

Pasal 85

Ayat (1)

Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan bentuk pidana kerja sosial.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom (Treaty of Rome 1950), dan the International Covenant on Civil and Political Rights (the New York Convention, 1966).

Huruf d

Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa serta kesiapan yang bersangkutan baik secara fisik maupun mental dalam menjalani pidana kerja sosial.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana, oleh karena itu pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Dalam melakukan pembimbingan, pembimbing kemasyarakatan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang membidangi pekerjaan sosial.

Pasal 86

Hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim ditentukan secara limitatif, yaitu terbatas pada hal-hal yang tercantum dalam Pasal ini. Dalam penjatuhan pidana tambahan yang perlu mendapat perhatian adalah pencabutan hak-hak tersebut jangan sampai mengakibatkan kematian perdata bagi seseorang, artinya, yang bersangkutan kehilangan sama sekali hak-haknya sebagai warga negara yang harus dapat hidup secara wajar dan manusiawi.

Hak-hak yang dapat dicabut selalu dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai salah satu dari tujuan pemidanaan, khususnya demi pengayoman atau perlindungan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “profesi” adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu serta yang memiliki kode etik tertentu pula.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan tentang pidana pengganti untuk pidana tambahan dirumuskan sebagai upaya untuk menuntaskan/menyelesaikan pelaksanaan putusan hakim.

Pasal 93

Ayat (1)

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana yang dijatuhkan kepada terpidana.  Pidana tambahan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat.

Ayat (2)

Seperti pada pidana perampasan barang tertentu, apabila terpidana tidak membayar biaya pengumuman, maka berlaku ketentuan yang sama tentang pidana pengganti untuk pidana denda.

 

 

 

Pasal 94

Ayat (1)

Pencantuman pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban suatu tindak pidana. Ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban. Untuk itu, hakim menentukan siapa yang merupakan korban yang perlu mendapat ganti rugi tersebut. Apabila terpidana tidak membayar ganti rugi yang ditetapkan oleh hakim, dikenakan ketentuan tentang pidana pengganti untuk pidana denda.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda diberlakukan terhadap pidana pembayaran ganti rugi dengan catatan bahwa terpidana membayarkan uang tersebut kepada korban dan bukan kepada negara.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Pidana mati tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.  Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (3)

Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana didasarkan pada pertimbangan bahwa sampai saat ini cara tersebut dinilai paling manusiawi. Dalam hal dikemudian hari terdapat cara lain yang lebih manusiawi daripada dengan cara menembak terpidana, pelaksanaan pidana mati disesuaikan dengan perkembangan tersebut.

Ayat (4)

Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil harus ditunda sampai ia melahirkan dan sampai bayi tidak lagi mengkonsumsi air susu ibu. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanan pidana mati tidak mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap dua makhluk dan menjamin hak asasi bayi yang baru dilahirkan. Begitu pula pelaksanaan pidana mati terhadap orang sakit jiwa ditangguhkan sampai orang yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

Pasal 100

Ayat (1)

Penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan sedapat mungkin memperhatikan pula reaksi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelatihan kerja” merupakan kegiatan pemberian keterampilan kepada orang yang diberikan tindakan untuk mempersiapkannya kembali ke masyarakat dan memasuki lapangan kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” meliputi rehabilitasi medis atau rehabiltasi sosial sebagai proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar yang bersangkutan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial yang positif dan konstruktif dalam rangka mengembalikannya untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perawatan di lembaga” misalnya perawatan di lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial baik pemerintah maupun swasta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “konseling” adalah proses pemberian bimbingan atau bantuan dalam rangka mengatasi masalah dan mengubah perilaku menjadi positif dan konstruktif.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “penyerahan kepada seseorang” adalah kepada pihak keluarga yang mampu merawat atau pihak lain yang memiliki kepedulian dan mampu untuk merawat yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Rumah sakit jiwa dalam ketentuan ini adalah rumah sakit milik pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 111

Tata cara pelaksanaan pidana pokok yang dimaksud dalam ketentuan ini meliputi pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.

Pidana tambahan yang meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu dan pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Tindakan dalam ketentuan ini meliputi pelatihan kerja, perehabilitasian, perawatan di lembaga dan/atau konseling.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini diatur mengenai perbarengan peraturan atau konkursus idealis, dimana terdapat kesatuan perbuatan, karena itu sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem absorbsi. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan ternyata perbuatan tersebut melanggar lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanya berlaku satu ketentuan pidana yaitu yang terberat.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur mengenai asas lex specialis derogat legi generalis.  Asas ini dicantumkan agar tidak ada keragu-raguan pada hakim apabila terjadi kasus yang diatur dalam dua Undang-Undang.

Pasal 126

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur pemidanaan apabila ada perbuatan berlanjut atau voortgezette handeling. Seperti halnya konkursus idealis, dalam perbuatan berlanjut terdapat kesatuan perbuatan yang dipandang dari sudut hukum. Dalam perbuatan berlanjut digunakan sistem pemidanaan absorbsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 127

Ketentuan ini mengatur mengenai perbarengan perbuatan atau konkursus realis. Sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem kumulasi terbatas.

Pasal 128

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini mengatur perbarengan perbuatan, namun ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan diancam dengan pidana yang tidak sejenis. Dengan ketentuan, jumlah pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi maksimum ancaman pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga). Jadi ketentuan ini menggunakan sistem kumulasi yang diperlunak.

Ayat (2)

Apabila perbuatan yang dilakukan diancam dengan pidana denda, maka yang diperhitungkan adalah maksimum pidana penjara yang menggantikan pidana denda tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 129

Jika terpidana dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, wajar apabila tidak dikenakan pidana pokok lain seperti pidana denda, kecuali pidana tambahan. Pidana tambahan yang dapat dikenakan adalah yang disebutkan dalam ketentuan Pasal ini.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penuntutan” adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan.

Huruf a

Ketentuan ini berhubungan dengan asas ne bis in idem.

Huruf b

Apabila seorang tersangka atau terdakwa meninggal dunia, tidak dapat dilakukan penuntutan terhadap perkara tersebut. Tidak dilakukannya penuntutan karena kesalahan seseorang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Bagi tindak pidana ringan yang hanya diancam dengan pidana denda Kategori I atau Kategori II, dinilai cukup apabila terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak dilakukan penuntutan, asal membayar denda maksimum yang diancamkan. Penuntut umum harus menerima keinginan terdakwa untuk memenuhi maksimum denda tersebut.

Bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika penuntut umum menyetujui maka terdakwa dapat memenuhi maksimum denda untuk menggugurkan penuntutan.

Huruf g

Amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif Presiden, setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan pemberian amnesti maka semua akibat hukum pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana menjadi hapus.

Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana ditiadakan.

Huruf h

Penyerahan penuntutan kepada negara lain baik berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan kesepakatan di luar perjanjian internasional.

Huruf i

Terhadap tindak pidana yang hanya dapat dituntut berdasarkan aduan maka apabila pengaduan ditarik kembali dianggap tidak ada pengaduan, asalkan dilakukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Pasa1 133

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana tambahan berupa perampasan barang atau tagihan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan.

 

 

 

Ayat (3)

Meskipun tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu sudah gugur hak penuntutannya berdasarkan Pasal 144 ayat (1) huruf e dan huruf f namun apabila terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap tindak pidana yang kedua dan selanjutnya tetap berlaku ketentuan pemberatan ancaman pidana bagi pengulangan tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu.

Pasal 134

Apabila seseorang melakukan tindak pidana dan putusan pengadilan terhadap tindak pidana tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap orang tersebut dalam perkara yang sama tidak dapat lagi dilakukan penuntutan pidana (asas ne bis in idem). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Ketentuan daluwarsa dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum terhadap status tindak pidana yang dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan lewatnya jangka waktu tersebut pada umumnya sulit untuk menentukan alat-alat bukti.

Penentuan jangka waktu tenggang daluwarsa disesuaikan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Bagi tindak pidana yang lebih berat, tenggang waktu daluwarsa lebih lama daripada tenggang waktu bagi tindak pidana yang lebih ringan.

Huruf a

Tindak pidana yang dilakukan dengan percetakan, termasuk juga pencetakan yang dilakukan secara elektronik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini disesuaikan dengan prinsip dalam hukum pidana yang memperlakukan secara khusus bagi anak di bawah umur tertentu. Oleh karena itu, tenggang waktu daluwarsa terhadap tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun lebih singkat daripada tindak pidana yang dilakukan orang dewasa.

Pasal 137

Sesuai dengan sifat tindak pidana yang ada keberlangsungan, maka selesainya tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan ini ialah pada waktu korban yang dilarikan, diculik, atau dirampas kemerdekaannya, dilepaskan.  Apabila korban sampai dibunuh maka waktu gugurnya penuntutan, dihitung mulai hari berikutnya dari waktu matinya korban.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Yang dimaksud dengan “sengketa hukum” dalam ketentuan ini adalah perbedaan pendapat mengenai persoalan hukum yang harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan lain sebelum perkara pokok diputuskan.

Pasal 140

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kedaluwarsa” dalam ketentuan ini adalah kedaluwarsa dalam melaksanakan putusan pengadilan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Ayat (1)

Frasa “menurut Undang-Undang” dalam ketentuan ini hanya terkait dengan Undang-Undang yang mengatur secara khusus tindak pidana yang menurut sifatnya adalah:

  1. Dampak viktimisasi (korbannya) besar;
  2. Sering bersifat transnasional terorganisasi (Trans-National Organized Crime);
  3. Pengaturan Acara Pidananya bersifat khusus;
  4. Sering menyimpang asas-asas umum hukum pidana materiil (Buku I KUHP);
  5. Adanya lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum (misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) yang pada umumnya memiliki kewenangan khusus;
  6. Didukung oleh berbagai konvensi internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum;
  7. Merupakan super mala per se dan besarnya people moral condemnation.

Untuk tujuan konsolidasi dalam suatu kodifikasi hukum, beberapa tindak pidana yang dianggap memiliki sifat seperti di atas dikelompokan dalam 1 (satu) Bab tersendiri yang dinamai Bab Tindak Pidana Khusus yang dirumuskan secara umum/tindak pidana pokok (core-crime) yang berfungsi sebagai ketentuan penghubung (bridging articles) antara Undang-Undang ini dan undang-undang di luar KUHP yang mengatur tindak pidana dalam Bab Tindak Pidana Khusus. Tindak Pidana tersebut adalah: Tindak Pidana Hak Asasi Manusia yang Berat, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Narkotika. Dengan adanya Bab Tindak Pidana Khusus tersebut tidak mengurangi adanya kewenangan lembaga-kembaga pendukung penegakan hukum yang sudah ditentukan dalam Undang-Undangnya.

 

Selain undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana khusus, ketentuan ini juga berlaku bagi besaran pidana denda dalam undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana yang bersifat dependen terhadap hukum administratif dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang relatif besar bagi negara/masyarakat.

 

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi besaran pidana denda dalam undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana yang bersifat dependen terhadap hukum administratif dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang relatif besar bagi negara/masyarakat

Pasal 188

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Komunisme/Marxisme-Leninisme” adalah paham atau ajaran Karl Mark yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “kajian terhadap ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan” misalnya mengajar, mempelajari, memikirkan, menguji, dan menelaah di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian dan pengkajian tanpa bermaksud untuk menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Pasal 189

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah uang, sarana, pelatihan, teknologi informasi, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “organisasi” adalah organisasi baik yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Pasal 190

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kerusuhan” adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang (anarkis) yang menimbulkan keributan, keonaran, kekacauan, dan huru-hara.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Tindak pidana yang dilakukan dengan maksud agar sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing, merupakan pengkhianatan ekstern atau “landverraad” karena melibatkan negara asing.

Tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara merupakan pengkhianatan intern atau “hoogverrad”, karena tidak melibatkan negara asing, walaupun secara berangsur-berangsur dapat juga melibatkan kekuasaan asing.

Yang dimaksud dengan “paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun” adalah rentang waktu ancaman pidananya antara 5 (lima) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 193

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menggulingkan pemerintah” adalah   meniadakan atau mengubah susunan pemerintahan yang sah dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar. Jadi apabila dilakukan secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar tidak dapat diterapkan  Pasal ini.

Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini ada 2 (dua) hal yaitu meniadakan susunan pemerintahan  yang sah menurut Undang-Undang Dasar, dan mengubah susunan pemerintahan dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar.

Meniadakan susunan pemerintahan berarti menghilangkan susunan pemerintah yang ada dan diganti dengan yang baru. Mengubah susunan pemerintah berarti tidak meniadakan susunan pemerintahan yang lama, akan tetapi hanya mengubah saja. Cara mengganti dan mengubah susunan pemerintahan harus tidak sah.

Ayat (2)

Pemberatan pidana terhadap pemimpin atau  pengatur makar sebagaimana dimaksud pada ayat ini dipandang wajar karena mereka sebagai otak dari tindak pidana tersebut.

Pasal 194

Ayat (1)

Ketentuan ini ditujukan kepada sekelompok masyarakat yang karena sesuatu hal mengangkat senjata melawan pemerintahan yang sah.

Yang dimaksud dengan “senjata” adalah setiap jenis senjata baik senjata modern maupun senjata tradisionil.

Ayat (2)

Pemberatan pidana terhadap pemimpin atau pengatur pemberontakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dipandang wajar karena mereka sebagai otak dari tindak pidana tersebut.

 

 

 

Pasal 195

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah perbuatan yang dilakukan di luar negeri yang bermaksud menggulingkan pemerintah.

Yang dimaksud dengan “menggulingkan pemerintah” adalah meniadakan atau mengubah susunan pemerintahan yang sah dengan cara yang tidak sah  menurut Undang-Undang Dasar.

Huruf b

Yang dimasud dengan “suatu barang” misalnya bahan peledak, amunisi, atau bahan lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan peledak.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 196

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “permufakatan jahat”, lihat Pasal 13 ayat (1).

Yang dimaksud dengan “persiapan” lihat Pasal 15 ayat (1).

Yang dimaksud dengan “percobaan” lihat Pasal 17 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembantuan” lihat Pasal 22 ayat (1)

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mempersiapkan” misalnya mempersiapkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 197

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang harus dirahasiakan agar jangan sampai jatuh ke tangan musuh.

Yang dimaksud dengan frasa “kepentingan pertahanan negara” adalah kepentingan dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan keutuhan teritorial.

Pasal 198

Yang menjadi subjek tindak pidana dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang bertugas melakukan perundingan  dengan negara asing atas nama Pemerintah. Ini berarti ia mewakili Pemerintah dan segala akibat dari perundingan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah.  Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini, orang tersebut dilarang bertindak merugikan pertahanan keamanan negara.

Pasal 199

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atas kedaulatan nasional, politik luar negeri yang bebas aktif, dan keutuhan territorial.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 220

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang membahayakan sikap kenetralan negara” misalnya ikut dalam perang, membantu dengan mengirimkan personil, pendanaan, barang atau senjata.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 201

                   Yang dimaksud dengan “tentara asing” ialah tentara resmi dari negara asing atau tentara yang akan memberontak terhadap negara asing tersebut.

Pasal 202

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan Negara yakni informasi, benda, dan/atau aktifitas yang secara resmi ditetapkan untuk dirahasiakan.

Pasal 203

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “memperkuat”, misalnya melakukan provokasi atau hasutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi barang atau benda yang bersifat rahasia negara, misalnya peta bumi, rencana, gambar atau barang lain yang berhubungan dengan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, barang tersebut dilarang diumumkan, diberitahukan, atau diberikan kepada orang yang tidak berhak mengetahui.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Yang dimaksud dengan “cara curang”, misalnya memperdayakan, menyamar, memakai nama palsu, atau memakai kedudukan palsu.

Pasal 210

          Huruf a

Yang dimaksud dengan “instalasi negara” adalah instalasi tertentu yang penting misalnya Istana Negara, kediaman resmi Presiden dan Wakil Presiden, gedung-gedung Lembaga Negara dan Pemerintahan, dan gedung yang digunakan untuk tamu-tamu negara yang setingkat dengan Presiden.

Yang dimaksud dengan “instalasi militer” adalah instalasi vital militer.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Ayat (1)

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bekerja pada musuh sebagai mata-mata” adalah:

  1. memiliki, menguasai, atau memperoleh dengan maksud untuk meneruskannya langsung maupun tidak langsung kepada musuh negara Republik Indonesia, sesuatu peta, rancangan, gambar atau tulisan tentang bangunan-bangunan militer atau rahasia militer ataupun keterangan tentang rahasia Pemerintah dalam bidang politik, diplomasi atau ekonomi;
  2. melakukan penyelidikan untuk musuh tentang hal tersebut pada huruf a atau menerima dalam pemondokan, menyembunyikan atau menolong seorang penyelidik musuh;
  3. mengadakan, memudahkan atau menyebarkan propaganda untuk musuh;
  4. melakukan sesuatu usaha bertentangan dengan kepentingan negara sehingga terhadap seseorang dapat melakukan penyelidikan, penuntutan, perampasan atau pembatasan kemerdekaan, penjatuhan pidana atau tindakan lainnya oleh atau atas kekuasaan musuh; atau
  5. memberikan kepada atau menerima dari musuh atau pembantu-pembantu musuh, sesuatu barang atau uang, atau melakukan sesuatu perbuatan yang menguntungkan musuh atau pembantu-pembantunya, atau menyukarkan atau merintangi atau menggagalkan sesuatu tindakan terhadap musuh atau pembantu-pembantunya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 214

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perbuatan curang menyerahkan barang-barang keperluan tentara”, misalnya pemasok yang menyerahkan barang-barang yang jumlah, berat, atau keadaannya kurang atau tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Lihat penjelasan Pasal 216 ayat (1).

Pasal 217

Tindak pidana penyerangan diri seseorang pada umumnya dapat merupakan berbagai tindak pidana, seperti penganiayaan atau melakukan kekerasan. Karena tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini ditujukan kepada diri Presiden atau Wakil Presiden, maka jika ancaman pidana tidak termasuk dalam pidana yang lebih berat, maka berlaku ketentuan dalam Pasal ini.

Pasal 218

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri” pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah.

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik ataupun pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah.

Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela (dilihat dari berbagai aspek: moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM/kemanusiaan), karena “menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan” (menyerang nilai universal); oleh karena itu, secara teoritik dipandang sebagai rechtsdelict, intrinsically wrong, mala per se dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisir) di berbagai negara.

 

 

 

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini dimaksud dengan “dilakukan untuk kepentingan umum” adalah melindungi kepentingan masyarakat banyak yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “Kuasa Presiden atau Wakil Presiden” dalam ketentuan ini adalah pejabat atau seseorang yang ditunjuk oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Yang dimaksud dengan “negara sahabat” adalah negara asing yang tidak bertikai dengan negara Indonesia atau negara asing yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Indonesia atau negara asing yang mengadakan perjanjian dengan Indonesia.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, pembuat tindak pidana harus mengetahui bahwa korban adalah kepala negara sahabat.

Pasal 225

Yang dimaksud dengan “menyerang diri” misalnya menampar atau melempar sepatu.

Pasal 226

Lihat penjelasan Pasal 238.

Pasal 227

Yang dimaksud dengan “wakil dari negara sahabat”, antara lain, adalah menteri atau yang setingkat dengan menteri atau pejabat yang ditunjuk yang mewakili negaranya.

 

 

 

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Yang dimaksud dengan “menodai” adalah perbuatan dalam bentuk apa pun yang dilakukan dengan maksud menghina.

Pasal 232

Yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” tidak hanya mengancam terhadap orang, tetapi juga terhadap barang, misalnya dengan jalan membakar gedung tempat rapat.

Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Pasal 233

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “merintangi” adalah mencegah untuk menghadiri rapat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 234

Yang dimaksud dengan “menodai bendera negara atau menghina bendera negara” adalah perbuatan dalam bentuk merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau perbuatan lain terhadap bendera negara yang dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud menghina atau merendahkan kehormatan.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Yang dimaksud dengan “menodai, menghina, atau merendahkan lambang negara” adalah perbuatan dalam bentuk mencoret, menulisi, menggambar atau menggambari, membuat rusak terhadap Lambang Negara, termasuk menggunakannya tidak sesuai dengan bentuk, ukuran, warna, dan perbandingan ukuran, yang dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud menghina atau merendahkan kehormatan.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Yang dimaksud dengan “keonaran” adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang (anarkis) yang menimbulkan keributan, kerusuhan, kekacauan, dan huru-hara.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Yang dimaksud dengan “pembedaan” adalah perbuatan membedakan  ras dan etnis, misalnya pimpinan suatu perusahaan yang melakukan pembedaan terhadap gaji atau upah pegawainya berdasarkan pada suku tertentu.

 

Yang dimaksud dengan “pengecualian” dalam ketentuan ini misalnya pengecualian seseorang dari ras atau etnis tertentu untuk menjadi pegawai atau karyawan tertentu.

 

Yang dimaksud dengan “pembatasan” dalam ketentuan ini misalnya pembatasan seseorang dari ras atau etnis tertentu untuk memasuki lembaga pendidikan atau untuk menduduki suatu jabatan publik hanya seseorang dari ras atau etnis tertentu.

 

Yang dimaksud dengan “pemilihan” dalam ketentuan ini misalnya pemilihan untuk jabatan tertentu berdasarkan pada ras atau etnis tertentu.

 

 

 

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Yang dimaksud dengan “menghasut” adalah mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Menghasut dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan, dan harus dilakukan di muka umum, artinya di tempat yang didatangi publik atau di tempat yang khalayak ramai dapat mendengar.

Pasal 247

Yang dimaksud dengan “menyiarkan” termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik dalam sistem elektronik.

Pasal 248

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur mengenai penganjuran yang gagal. Menurut pasal ini, orang yang menganjurkan sudah dapat dipidana, walaupun orang yang dianjurkan itu belum melakukan tindak pidana atau percobaan yang dapat dipidana. Penganjuran ini harus menggunakan sarana-sarana yang ditentukan dalam Pasal 21 huruf d. Penganjur tidak dapat dipidana apabila tidak jadinya orang yang dianjurkan melakukan tindak pidana atau percobaan yang dapat dipidana itu karena suatu hal yang terletak pada kemauan penganjur sendiri, misalnya penganjur menarik kembali anjurannya, menghalang-halangi, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 249

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “menawarkan” misalnya orang yang memberikan jasa berupa informasi dengan meminta imbalan.

 

Pasal 250

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 251

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 252

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic), yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya. Ketentuan ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh (santet).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 253

Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini tindak pidana itu harus jadi dilakukan atau benar-benar terjadi. Jika tidak, maka tidak dapat dipidana.

Pasal 254

Yang dimaksud dengan “rapat umum yang sah” adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

  1. “masuk dengan memaksa” adalah masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan oleh orang yang berhak. Orang yang berhak adalah orang yang mempunyai kekuasaan untuk menghalang-halangi atau melarang untuk masuk atau berada di tempat tersebut.
  2. “rumah” termasuk juga perahu atau kendaraan yang dijadikan tempat tinggal.
  3. c. “ruangan tertutup” adalah ruangan yang hanya boleh dimasuki oleh orang tertentu dan bukan untuk umum.
  4. “pekarangan tertutup” adalah pekarangan yang nyata-nyata ada batasnya seperti pagar di sekeliling pekarangan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 257

Ayat (1)

Ketentuan ini bertujuan melindungi kepentingan pembicara terhadap orang yang secara melawan hukum mendengar atau merekam pembicaraan yang dilakukan. Dicantumkannya unsur melawan hukum dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan yang sepatutnya tidak dihukum, terkena ketentuan dalam Pasal ini, misalnya apabila:

  1. alat bantu teknis itu dipasang sendiri oleh penghuni rumah atau ruangan yang bersangkutan dan menyebabkan pembicaraan di dalam ruangan tersebut didengar atau direkam secara tidak sengaja;
  2. pembicaraan berlangsung melalui telepon radio dan diterima secara tidak sengaja oleh seseorang melalui alat penerima telepon radionya; atau
  3. pembicaraan melalui telepon didengar atas perintah pegawai telepon yang berhak atau sehubungan dengan pemantauan cara kerja yang baik dari jaringan telepon.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini termasuk yang dikecualikan adalah mendengarkan atau merekam pembicaraan yang dilakukan untuk keperluan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 258

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 259

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

  1. “kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum” antara lain kantor polisi, kantor kejaksaan, kantor pengadilan, kantor pajak, kantor pos, kantor kejaksaan, kantor pengadilan, kantor pajak, kantor pos, rumah sakit pemerintah, kantor walikota, dan kantor kelurahan.
  2. “pejabat yang berwenang” adalah pejabat yang diberi kekuasaan atas seluruh kantor atau pegawai yang semata-mata diberi tugas untuk menjaga ketertiban dalam kantor tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 260

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

  1. “menggabungkan diri” tidak berarti harus secara aktif telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya menjadi anggota perkumpulan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini sudah diancam dengan pidana.
  2. “perkumpulan” adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan oleh para anggota dan tidak perlu ada Anggaran Dasarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 261

Cukup jelas.

Pasal 262

Ayat (1)

Tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan ini dikenal sebagai tindak pidana proparte dolus proparte culpa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 263

Cukup jelas.

Pasal 264

Yang dimaksud dengan “tanda-tanda bahaya palsu” misalnya orang berteriak ada kebakaran padahal tidak terjadi kebakaran.

Yang dimaksud dengan “tanda-tanda bahaya palsu” misalnya memukul kentongan tanda ada pembunuhan atau pencurian, padahal tidak terjadi pembunuhan atau pencurian.

Pasal 265

Cukup jelas.

Pasal 266

Yang dimaksud dengan “membubarkan rapat umum” adalah menimbulkan kekacauan atau suara gaduh sehingga peserta rapat tidak dapat mengikuti rapat dengan tenang dan tertib.

Pasal 267

Upacara pemakaman jenazah meliputi upacara yang dilakukan pada waktu jenazah masih di rumah duka, dalam perjalanan ke pemakaman, maupun di tempat pemakaman.

Yang dimaksud dengan “pemakaman” termasuk serangkaian upacara adat atau keagamaan.

Pasal 268

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

  1. “menodai makam” misalnya menggunakan makam sebagai tempat melakukan perbuatan asusila, membuang kotoran.
  2. “makam” adalah liang atau ruang tempat jenazah dengan atau tanpa peti jenazah dikubur, termasuk pula tanah penutupnya dan segala tanda-tanda di atasnya berupa apa saja.
  3. “tanda-tanda yang ada di atas makam” misalnya kijing (nisan), salib, atau tumpukan batu yang disusun di atas liang.

Pasal 269

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi jenazah dan barang yang ada bersama jenazah yang berada dalam makam.

Yang dimaksud dengan “jenazah” adalah orang yang sudah mati dan sudah dikubur, baik masih utuh maupun tidak tetapi sebagian besar bagian dari organ tubuhnya  masih lengkap.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

  1. “gelar akademik” adalah gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi melalui jenjang pendidikan formal.
  2. “profesi” misalnya dokter, apoteker, atau notaris.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 272

Ketentuan ini mengancam pidana perbuatan peminjaman uang atau barang tanpa izin. Dalam praktik perbuatan yang diatur dalam ketentuan Pasal ini sering disebut dengan “gadai gelap”.

Pasal 273

Yang dimaksud dengan “pawai” adalah arak‑arakan di jalan, misalnya pawai pembangunan.

 

Pasal 274

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pesta atau keramaian untuk umum” adalah pesta atau keramaian yang diada­kan di tempat umum, misalnya pasar malam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 276

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pekerjaan yang harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah pekerjaan dokter, dokter gigi, dokter hewan, bidan, dan sebagainya. Orang yang dapat dijatuhi pidana menurut ketentuan ini misalnya bukan dokter memberikan pengobatan sebagai dokter, bukan dokter gigi memberikan pengobatan, sebagai dokter gigi.

Yang dimaksud dengan “tidak dalam keadaan terpaksa” adalah di daerah tersebut cukup terdapat dokter atau dokter gigi.

Pasal 277

Yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah tanpa izin dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau pejabat yang ditunjuk. Misalnya menerima atau memberikan surat kepada narapidana harus mendapat izin dari pejabat tersebut.

Pasal 278

Cukup jelas.

Pasal 279

Cukup jelas.

Pasal 280

Yang dimaksud dengan “berkendaraan”, misalnya menggunakan sepeda, sepeda motor, atau sarana angkutan lainnya.

Pasal 281

Usulan 15 Sept 2019

Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah proses persidangan atau pejabat-pejabat yang terlibat dalam proses persidangan, misalnya panitera, advokat, dan penuntut umum.

 

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersikap tidak hormat” adalah bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan martabat hakim dan pengadilan atau tidak menaati tata tertib pengadilan.

Termasuk dalam “menyerang integritas hakim” misalnya menuduh hakim bersikap memihak atau tidak jujur.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 282

Ketentuan ini ditujukan kepada advokat yang secara curang merugikan kliennya atau meminta kliennya menyuap pihak-pihak yang terkait dengan proses peradilan.

Pasal 283

Cukup jelas.

Pasal 284

Cukup jelas.

Usulan Penjelasan 15 Sept 2019

Penjelasan Pasal 284

yang dimaksud dengan “proses peradilan” adalah proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan.

 

Pasal 285

Cukup jelas.

Pasal 286

Cukup jelas.

Pasal 287

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan” di dalam ketentuan Pasal ini ialah pemeriksaan yang dila­kukan seorang ahli guna mengetahui sebab kema­tian untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan. Ketentuan ini tidak berlaku jika kepercayaan dan keyakinannya melarang untuk dilakukan pemeriksaan jenazah.

Pasal 288

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Pasal 289

Yang dimaksud dengan “saksi, ahli, atau juru bahasa” adalah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara yang berlaku.

Pasal 290

Cukup jelas.

Pasal 291

Dalam ketentuan ini menolak memenuhi perintah pejabat yang berwenang untuk menyerahkan surat‑surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, sedangkan surat‑surat tersebut diperlukan dalam proses peradilan untuk alat pembuktian, baik perkara pidana maupun perkara perdata, dianggap sebagai pebuatan yang mengganggu penyelenggaraan peradilan.

Pasal 292

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 293

Ayat (1)

Huruf a

Semua perbuatan melawan hukum terhadap barang yang disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dianggap sebagai usaha menggagalkan pencarian keadilan.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “melepaskan barang” termasuk juga perbuatan menjual, menggunakan, memindah tangankan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 294

Cukup jelas.

Pasal 295

Cukup jelas.

 

Pasal 296

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pelapor” adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

Pasal 297

Cukup jelas.

Pasal 298

Yang dimaksud dengan “saksi” adalah saksi dalam semua lingkungan peradilan dan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 299

Cukup jelas.

Pasal 300

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 301

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kehilangan pekerjaan” termasuk diberhentikan atau demosi.

Pasal 302

Cukup jelas.

Pasal 303

Cukup jelas.

Pasal 304

Penghinaan dalam ketentuan ini adalah merendahkan kesucian agama.

Sila Pertama dari falsafah negara Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti agama, bagi masyarakat Indonesia merupakan sendi utama dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, penghinaan terhadap suatu agama di Indonesia patut dipidana karena dinilai tidak menghormati dan menyinggung perasaan umat yang menganut agama dalam masyarakat. Penghinaan terhadap agama dalam ketentuan ini, misalnya, menghina Ke‑Agungan Tuhan, Firman, sifat-sifatNya, atau menghina nabi/rasul, yang akan dapat menimbulkan keresahan dalam kelom­pok umat yang bersangkutan.

Di samping mencela perbua­tan penghinaan tersebut, Pasal ini bertujuan pula untuk mencegah terjadinya keresahan dan benturan dalam dan di antara kelompok masyarakat. Penghinaan di atas dapat dianggap sebagai perbuatan yang dapat merusak kerukunan hidup beragama dalam masyarakat Indonesia, dan karena itu harus dilarang dan diancam dengan pidana.

Pasal 305

Cukup jelas.

Pasal 306

Penghasutan dilakukan dalam bentuk apapun, dengan tujuan agar penganut agama di Indonesia menjadi tidak beragama, karena secara langsung dapat menimbulkan benturan dalam dan di antara kelompok masyarakat.

Pasal 307

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “upacara keagamaan atau pertemuan keagamaan” adalah kegiatan yang berhubungan dengan agama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 308

Seseorang atau umat yang sedang menjalankan atau memimpin ibadah atau seorang petugas agama yang sedang melakukan tugasnya harus dihormati. Karena itu, perbuatan mengejek atau mengolok-olok hal tersebut patut dipidana karena melanggar asas hidup bermasyarakat yang menghormati kebebasan memeluk agama dan kebebasan dalam menjalankan ibadah, di samping dapat menimbulkan benturan dalam dan di antara kelompok masyarakat.

Pasal 309

Dalam ketentuan ini, merusak atau membakar bangu­nan atau benda ibadah merupakan perbuatan yang terce­la, karena sangat menyakiti hati umat yang bersangku­tan. Oleh karena itu pembuat patut dipidana. Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan melawan hukum. Perusakan dan pembakaran harus dilakukan dengan melawan hukum.

Pasal 310

Cukup jelas.

Pasal 311

Pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau  senjata  penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan dipergunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Pasal 312

Cukup jelas.

Pasal 313

Cukup jelas.

Pasal 314

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya banjir. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “bangunan untuk menahan air” misalnya bendungan atau pintu air, sedangkan “bangunan untuk menyalurkan air” misalnya selokan, saluran, atau kanal yang berfungsi menyalurkan air.

Pasal 315

Cukup jelas.

Pasal 316

Cukup jelas.

Pasal 317

Cukup jelas.

Pasal 318

Membakar benda tidak bergerak, meskipun milik sendiri, seperti rumah atau kapal dalam ukuran tertentu yang menurut Undang-Undang termasuk benda tidak bergerak, harus selalu dengan izin yang berwenang. Tujuannya untuk mencegah timbulnya kebakaran yang dapat merugikan, baik lingkungannya maupun fungsi sosial yang dipunyai oleh barang tersebut.

Pasal 319

Cukup jelas.

Pasal 320

Dalam keadaan mabuk seseorang tidak dapat sepenuhnya dapat menguasai atau mengontrol dirinya, oleh karena itu dalam keadaan yang sedemikian seseorang dilarang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

Pasal 321

Cukup jelas.

Pasal 322

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penggalak” adalah mesiu pada persumbuhan senjata api untuk meledakkannya peluru.

Pasal 323

Cukup jelas.

Pasal 324

Cukup jelas.

Pasal 325

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 326

Cukup jelas.

Pasal 327

Yang dimaksud dengan “bahaya” dalam ketentuan ini adalah bahaya bagi lalu lintas umum kereta api. Oleh karena itu, kereta api yang khusus untuk mengangkut tebu ke pabrik kepunyaan suatu perusahaan perkebunan tidak termasuk dalam ketentuan pasal ini. Perbuatan yang dinilai membahayakan bagi lalu lintas umum kereta api dapat berupa memasang rintangan atau melepaskan paku-paku pada bantalan rel sehingga membahayakan bagi kereta yang melewatinya.

Pasal 328

Cukup jelas.

Pasal 329

Yang dimaksud dengan “rambu‑rambu yang dipasang untuk keselamatan pelayaran” misalnya mercusuar, lentera laut, atau pelampung.

Pasal 330

Cukup jelas.

Pasal 331

Cukup jelas.

Pasal 332

          Cukup jelas.

 

Pasal 333

Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini harus dilakukan secara melawan hukum. Jika unsur ini dipenuhi yang mengakibatkan luka berat atau matinya seseorang maka pidananya diperberat.

Pasal 334

Cukup jelas.

Pasal 335

Yang dimaksud dengan “kenakalan” misalnya mencoret-coret tembok di jalan umum.

 

 

 

Pasal 336

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “sistem elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Pasal 337

Cukup jelas.

Pasal 338

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kode akses” adalah yang dikenal dengan password.

Pasal 339

Cukup jelas.

Pasal 340

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menghasut hewan” adalah membuat hewan bereaksi panik sehingga menyebabkan hewan tersebut agresif, menimbulkan kegelisahan, ketakutan pada hewan yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan barang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 341

Cukup jelas.

Pasal 342

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

 

 

 

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tujuan yang tidak patut” antara lain selain untuk konsumsi, ilmu pengetahuan, penelitian dan medis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 343

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya bahaya maupun gangguan lainnya bagi lalu lintas umum.

Pasal 344

Cukup jelas.

Pasal 345

Yang dimaksud dengan “anak” adalah anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun.

Pasal 346

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 347

Cukup jelas.

Pasal 348

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bahan” tidak saja bahan makanan, tetapi juga meliputi kosmeti­ka, pembersih rumah tangga, dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 349

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 350

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah beredarnya makanan dan minuman yang dapat merusak kesehatan.

Pasal 351

          Cukup jelas.

Pasal 352

Cukup jelas.

Pasal 353

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati, oleh karena itu perbuatan menghina terhadap kekuasaan umum atau lembaga tersebut dipidana berdasarkan ketentuan ini.

Kekuasaan umum atau lembaga negara dalam ketentuan ini antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, polisi, jaksa, gubernur, atau bupati/walikota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 354

Cukup jelas.

Pasal 355

Yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan terhadap seseorang agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang sebetulnya perbuatan itu tidak akan dilakukan kalau tidak ada tekanan.

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan dalam jabatan” adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sedang bertugas sesuai dengan tugas jabatan yang dilimpahkan kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 356

Perlawanan yang dimaksud dalam ketentuan ini dilakukan tidak saja terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah, melainkan juga terhadap orang yang membantu, meskipun bukan pegawai negeri.

Pasal 357

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 358

Cukup jelas.

Pasal 359

Cukup jelas.

Pasal 360

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mencegah” adalah berusaha agar pejabat yang berwenang yang bersangkutan tidak sempat bertindak. Apabila pegawai negeri tersebut sudah bertindak dan dicegah untuk melanjutkan tindakannya, maka hal ini disebut menghalang-halangi.

Yang dimaksud dengan “menggagalkan” adalah meniadakan hasil tindakan yang telah dilakukan pejabat yang berwenang yang bersangkutan.

Pasal 361

Cukup jelas.

Pasal 362

Cukup jelas.

Pasal 363

Tindak pidana dalam ketentuan ini adalah melalaikan kewajiban setiap orang membantu tercapainya keadilan, khususnya yang berkaitan dengan pengampuan dan perwalian.

Pasal 364

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa kewajiban Setiap Orang untuk membantu kekuasaan umum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti adanya bahaya bagi keamanan umum atau pada waktu seseorang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, dan sebagainya. Karena itu, perbuatan tidak membantu padahal perbuatan itu tidak akan membahayakan dirinya patut dicela.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 365

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 366

Yang dimaksud dengan “maklumat” adalah pengumuman yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 367

Ketentuan ini merupakan Tindak Pidana yang dikenal sebagai pelaporan atau pengaduan palsu. Yang diadukan atau dilaporkan adalah terjadinya Tindak Pidana, bukan perbuatan yang tidak merupakan Tindak Pidana.

Pasal 368

Dalam ketentuan ini perbuatan jabatan atau tanda kepangkatan adalah tanda kepangkatan atau perbuatan jabatan baik sipil maupun militer.

Pasal 369

Yang dimaksud “tanda kebesaran” adalah yang berhubungan dengan pangkat atau jabatan dalam kekuasaan umum, baik sipil maupun militer.

Pasal 370

Cukup jelas.

Pasal 371

Cukup jelas.

Pasal 372

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi penyelenggaraan kegiatan pos yang mendapatkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “surat” misalnya kartu pos, warkat pos, surat cetakan, atau telegram.

Pasal 373

Cukup jelas.

Pasal 374

Cukup jelas.

Pasal 375

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 376

Dalam ketentuan ini, mengangkut Ternak dari satu tempat ke tempat yang lain, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan diwajibkan menggunakan surat jalan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah diangkutnya Ternak curian, Ternak yang sakit atau mence­gah timbulnya penyakit pada Ternak lain atau pada manu­sia yang mengkonsumsikan daging Ternak tersebut.

Pasal 377

Cukup jelas.

Pasal 378

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “petikan dari Surat resmi negara” termasuk menyalin, mengutip isi Surat sebagian atau keseluruhan.

Yang dimaksud dengan “membuat salinan” termasuk memfotokopi dan sebagainya sesuai dengan kemajuan teknolo­gi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 379

Ayat (1)

Ketidakbenaran dari keterangan palsu yang dimaksud dalam ketentuan ini harus diketahui oleh orang yang memberi keterangan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 380

Dalam ketentuan ini uang yang dipalsu atau ditiru tidak hanya mata uang atau uang kertas Indonesia, tetapi juga uang negara asing. Hal ini didasarkan Konvensi Internasional mengenai uang palsu tahun 1929 yang telah diratifi­kasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Penge­sahan Konvensi Internasional Pemberantasan Uang Palsu beserta Protokolnya.

 

Pasal 381

Huruf a

Dalam ketentuan ini orang yang mengedarkan uang palsu dengan tidak mengetahui tentang kepalsuannya tidak dapat dipidana.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 382

Yang dimaksud dengan “mengurangi nilai mata uang” misalnya dengan mengi­kir mata uang emas atau mata uang perak.

Pasal 383

Cukup jelas.

Pasal 384

Orang yang dikenakan ketentuan ini adalah orang yang mengetahui bahwa uang tersebut palsu atau dipalsukan baik pada saat menerima uang tersebut atau pun beberapa saat setelah itu, dan kemudian tetap mengedarkannya.

Pasal 385

Yang dipidana bukan hanya orang yang meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang, akan tetapi juga orang yang melakukan perbuatan membuat atau menyediakan bahan atau benda, yang diketahuinya bahwa bahan atau benda tersebut akan digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai uang yang resmi.

Pasal 386

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah diedarkannya di Indonesia barang yang menyerupai mata uang. Menyimpan atau memasukkan benda semacam itu ke Indonesia hanya diperbolehkan apabila ada izin dan jika nyata‑nyata dipergunakan untuk perhiasan, misalnya dalam bentuk kalung atau gelang atau sebagai tanda kenang‑kenangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 387

Cukup jelas.

 

 

 

 

Pasal 388

Yang dimaksud dengan “meterai” adalah perangko, meterai tempel, meterai pajak televisi, dan jenis materai lainnya.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indo­nesia agar tidak ditiru atau dipalsu. Terjadinya peniruan atau pemalsuan akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan terhadap meterai Indonesia dan mengurangi pendapatan negara dari pengeluaran meterai.

Pasal 389

Cukup jelas.

Pasal 390

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin keabsahan atau keaslian dari cap negara atau tanda keahlian dari pembuat tindak pidananya yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku yang dibubuhkan kepada barang emas atau perak tertentu. Dengan demikian, ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi barang tersebut dari usaha pemalsuan yang akan merugikan konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 391

Cukup jelas.

Pasal 392

Ayat (1)

Untuk menjamin keabsahan dan ketepatan ukuran, takaran, atau timbangan yang dipergunakan dalam perdagangan, terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan barang yang digunakan untuk mengukur, menakar dan menimbang (termasuk kelengkapannya) ditera oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Kewajiban tera ini untuk mencegah terjadinya praktik perdagangan yang tidak sehat yang akan merugikan konsumen. Ketentuan ini dimasudkan untuk mencegah terjadinya pemalsuan atas tera tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 393

Ayat (1)

Penghilangan tanda pada Barang yang ditera dilakukan oleh Kantor Metrologi dan dengan penghilangan tanda pada Barang yang ditera tersebut, tidak dapat dipakai lagi oleh pemiliknya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanda batal” adalah tanda yang diberikan kepada barang-barang yang tidak atau tidak lagi memenuhi syarat untuk dipakai.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 394

Cukup jelas.

Pasal 395

Cukup jelas.

Pasal 396

Cukup jelas.

Pasal 397

Yang dimaksud dengan “surat” dalam ketentuan ini adalah semua gambaran dalam pikiran yang diwujudkan dalam perkataan yaitu yang dituangkan dalam tulisan baik tulisan tangan maupun melalui mesin, termasuk juga antara lain salinan, hasil fotokopi, faximile atas surat tersebut. Surat yang dipalsu harus dapat:

  1. menimbulkan suatu hak, misalnya karcis atau tanda masuk;
  2. menimbulkan suatu perikatan, misalnya perjanjian kredit, jual beli, sewa menyewa;
  3. menerbitkan suatu pembebasan utang; atau
  4. dipergunakan sebagai bukti bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya buku tabungan, surat tanda kelahiran, surat angkutan, buku kas, dan lain-lain.

Pasal 398

Surat dalam ketentuan ini sifatnya lebih penting daripada surat pada umumnya, oleh karena itu ancaman pidananya lebih berat daripada ancaman pidana pada perbuatan yang diatur dalam Pasal 424.

 

 

 

Pasal 399

Cukup jelas.

 

Pasal 400

Cukup jelas.

Pasal 401

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat keterangan tentang keadaan kesehatan seseorang” termasuk kesehatan fisik dan kesehatan jiwa.

Yang dimaksud dengan “surat keterangan tentang kematian seseorang” termasuk keterangan kematian seseorang atau sebab-sebab kematian (visum et repertum).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 402

Ketentuan Pasal 428 memuat ancaman pidana kepada dokter yang memberikan surat keterangan palsu, sedangkan ketentuan dalam Pasal ini memuat ancaman pidana kepada siapa saja yang membuat palsu atau memalsukan surat keterangan dokter dengan maksud memperdayakan kekuasaan umum atau perusahaan asuransi.

Pasal 403

Cukup jelas.

Pasal 404

Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keimigrasian.

Pasal 405

                    Cukup jelas.

Pasal 406

Cukup jelas.

Pasal 407

Yang dimaksud dengan “menggelapkan asal-usul orang” adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga asal‑usul seseorang menjadi tidak jelas, misalnya menukar anak, memungut anak dikatakan anaknya sendiri, atau menyembunyikan identitas kelahiran anak.

Pasal 408

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan perkawinan adalah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan.

 

Yang dimaksud dengan “perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang ada menjadi pengha­lang yang sah” adalah perkawinan yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mencegah atau membatalkan perkawinan berikutnya yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terikat oleh perkawinan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan.

Pasal 409

Yang dimaksud dengan “penghalang yang sah” adalah ketentuan persyaratan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dilangsungkannya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan.

Pasal 410

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang mengenai Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pencatatan kelahiran dan kematian.

Pasal 411

Cukup jelas.

Pasal 412

Huruf a

Yang dimaksud dengan “di muka umum” adalah suatu tempat yang dapat dilihat, didatangi, atau disaksikan oleh orang lain.

Yang dimaksud  dengan “kesusilaan” adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu seksual.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 413

Penafsiran pengertian pornografi disesuaikan dengan standard yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary communnity standard).

Membuat pornografi dalam ketentuan ini tidak termasuk untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri.

Pasal 414

Yang dimaksud dengan “alat untuk mencegah kehamilan” adalah setiap benda yang menurut sifat penggunaannya secara umum dapat mencegah kehamilan walaupun benda itu juga dapat digunakan untuk hal-hal lain. Pencegahan kehamilan dapat terjadi baik selama atau setelah dilakukannya hubungan badan.

Perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan ketentuan ini adalah perbuatan mempertunjukkan, menawarkan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh sarana untuk mencegah kehamilan. Perbuatan mempertunjukkan  dapat dipidana bilamana dilakukan secara terang-terangan, sedang perbuatan menawarkan atau  menunjukkan untuk dapat memperoleh sarana tersebut, dapat dilakukan secara terang-terangan atau tidak  secara terang-terangan tapi perbuatan tersebut dilakukan tanpa diminta. Dengan demikian, apabila perbuatan itu dilakukan untuk memenuhi permintaan, bukan suatu tindak pidana.

Perbuatan menunjukkan untuk dapat memperoleh sarana pencegahan kehamilan, bersifat umum, dan tidak selalu hanya menunjuk pada tempat memperoleh  sarana tersebut.

Pasal 415

Yang dimaksud dengan “alat untuk untuk meggugurkan kandungan” adalah setiap benda yang menurut sifat penggunaannya dapat menggugurkan kandungan.

Pasal 416

Cukup jelas.

Pasal 417

            Usulan Penjelasan ayat (1), 15 Sept 2019:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bukan suami atau istrinya” adalah:

  1. laki‑laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
  2. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki‑laki yang bukan suaminya;
  3. laki‑laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui  bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
  4. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki‑laki, padahal diketahui bahwa laki‑laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
  5. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Penjelasan disetujui Panja, 15 Sept 2019

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “anaknya” dalam ketentuan ini adalah anak kandung yang sudah berusia 16 (enam belas) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 418

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi perempuan yang setuju melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang menjanjikan akan mengawaninya tetapi laki-laki tersebut mengingkari janjinya atau karena tipu muslihat lain tidak mengawininya.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah seorang laki-laki yang tidak beristri melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang tidak bersuami yang mengakibatkan hamilnya perempuan tersebut. Laki-laki yang menghamili perempuan tersebut dipidana jika tidak bersedia mengawininya atau walaupun bersedia mengawininya perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena terdapat halangan menurut hukum perkawinan yang diketahuinya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 419

Cukup jelas.

Pasal 420

Ayat (1)

Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini dikenal dengan perbuatan sumbang (incest).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 421

Perbuatan cabul dalam ketentuan ini dilakukan dengan orang yang sama jenis kelaminnya atau orang yang berbeda jenis kelaminnya.

Yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan lain yang tidak senonoh, dan selalu berkaitan dengan nafsu birahi atau seksualitas.

Pasal 422

Cukup jelas.

Pasal 423

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 424

Tindak pidana dalam ketentuan ini adalah perbuatan menggerakkan seseorang yang belum dewasa, belum kawin, dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul. Cara untuk menggerakkan seseorang tersebut adalah dengan memberi hadiah atau berjanji  akan memberi hadiah, dan dengan cara tersebut pembuat tindak pidana menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau menyesatkan orang tersebut.

Pasal 425

Ayat (1)

Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini dikenal dengan perbuatan sumbang (incest).

Ayat (2)

Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini pada dasarnya sama dengan perbuatan cabul atau persetubuhan yang diatur dalam pasal terdahulu. Namun perbuatan cabul atau persetubuhan yang diatur dalam ketentuan ini dilakukan terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan pembuat tindak pidana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 426

Cukup jelas.

Pasal 427

Cukup jelas.

Pasal 428

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberantas tempat-tempat pelacuran.

Pasal 429

Termasuk  Tindak Pidana ini adalah mengirimkan laki-laki atau perempuan yang belum dewasa itu ke daerah lain atau keluar negeri guna melakukan pelacuran atau perbuatan lain yang melanggar kesusilaan.

Pasal 430

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 431

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah” adalah Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak yang berada di bawah pengawasannya, atau Anak yang dipercayakan untuk diasuh, dididik, atau dijaga dan belum berusia 12 (dua belas) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 432

Cukup jelas.

Pasal 433

Yang dimaksud dengan “izin” adalah izin yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 434

Cukup jelas.

Pasal 435

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini hakim perlu meneliti tiap-tiap kejadian, apakah hubungan antara terdakwa dan orang yang berada dalam keadaan terlantar memang dikuasai oleh hukum atau perjanjian yang mewajibkan tertuduh memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang yang terlantar tersebut.

Ayat (2)

Termasuk dalam pejabat adalah orang yang diserahi kewajiban untuk merawat atau memelihara orang terlantar dalam suatu organisasi kemasyarakatan yang pendanaannya bersumber dari masyarakat atau bantuan pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 436

Cukup jelas.

Pasal 437

Ketentuan ini memuat peringanan ancaman pidana yang didasarkan pada pertimbangan bahwa rasa takut seorang ibu yang melahirkan diketahui orang lain sudah dianggap suatu penderitaan.

Pasal 438

Cukup jelas.

Pasal 439

Ketentuan ini menunjukkan adanya kewajiban setiap orang menyelamatkan jiwa orang lain dari bahaya maut, sepanjang pertolongan itu tidak membahayakan dirinya atau orang lain.

Pasal 440

Ayat (1)

Ketentuan ini memuat ketentuan dasar tindak pidana yang termasuk kategori penghinaan dalam Bab ini. Yang dimaksud dengan perbuatan “penghinaan” adalah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan  orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu tindak pidana. Tindak pidana menurut ketentuan dalam Pasal ini objeknya adalah orang perseorangan. Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan Pasal ini.

Ayat (2)

          Cukup jelas.

Ayat (3)

Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut ditiadakan karena adanya alasan pemaaf yaitu jika perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau terpaksa karena membela diri.

Pasal 441

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dituduhkan, tetapi ia tidak dapat membuktikan bahwa yang dituduhkan itu benar, maka pembuat tindak pidana dipidana sebagai pemfitnahan.

 

 

 

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembuktian kebenaran tuduhan hanya dibolehkan apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran  bahwa terdakwa melakukan perbuatan itu untuk kepentingan umum, atau karena terpaksa membela diri. Juga dibolehkan membuktikan kebenaran tuduhan itu apabila yang dituduh adalah seorang pegawai negeri dan yang dituduhkan berkenaan dengan menjalankan tugasnya.

Pasal 442

Ayat (1)

Jika orang yang dihina, yaitu yang dituduh telah melakukan sesuatu perbuatan, dan karenanya terserang kehormatan atau nama baiknya,  dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata memang bersalah atas hal yang dituduhkan, maka terhadap penuduh tidak boleh dilakukan pemidanaan karena fitnah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 443

                   Ketentuan ini mengatur tentang penghinaan ringan, yaitu penghinaan yang dilakukan dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh terhadap orang lain. Penghinaan tersebut dilakukan dimuka umum dengan lisan atau tulisan, atau di muka orang yang dihina itu sendiri baik secara lisan, tulisan, maupun dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya.

Pasal 444

Cukup jelas.

Pasal 445

Tindak pidana dalam ketentuan ini disebut pengaduan fitnah. Harus dibuktikan bahwa pembuat mengetahui bahwa pengaduan tersebut tidak benar dan sifatnya menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pengaduan atau pemberitahuan dilakukan secara tertulis atau menyuruh orang lain untuk menuliskan, dan tidak diharuskan ada tanda tangan pengadu. Dengan demikian, pengaduan atau pemberitahuan palsu dengan surat anonim (black-mail), dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini.

Pasal 446

Tindak pidana dalam ketentuan ini terjadi jika seseorang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan bahwa orang lain melakukan tindak pidana, sedangkan persangkaan tersebut tidak benar, misalnya, A meletakkan jam tangan milik C di dalam laci B  dengan  maksud agar B dituduh mencuri jam tangan milik C.

Pasal 447

Cukup jelas.

Pasal 448

Ketentuan ini mengatur tentang penistaan atau penistaan tertulis yang dilakukan terhadap orang yang sudah mati. Jadi perbuatan tersebut ditujukan kepada seseorang yang sudah mati,  yang sekiranya masih hidup perbuatan itu merupakan penistaan atau penistaan tertulis.

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana aduan, dan pengaduannya hanya dapat diajukan oleh salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua dari orang yang telah mati tersebut, atau oleh suami atau istrinya.

Pasal 449

Cukup jelas.

Pasal 450

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rahasia” adalah segala sesuatu yang hanya boleh diketahui oleh orang yang berkepentingan sedangkan orang lain tidak boleh mengetahuinya. Untuk mengetahui bahwa siapa yang diwajibkan menyimpan rahasia harus diteliti peristiwa demi peristiwa sesuai dengan ketentuan hukum atau kebiasaan yang berlaku di lingkungan di mana terdapat kewajiban semacam itu. Misalnya kewajiban arsiparis untuk menyimpan rahasia berkas yang sifatnya rahasia, kewajiban dokter untuk merahasiakan pasien yang ditangani. Tindak pidana ini menjadi tindak pidana aduan jika dilakukan terhadap orang tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 451

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat dalam dunia usaha.

          Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 452

Cukup jelas.

Pasal 453

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan perampasan kemerdekaan baik dalam bentuk fisik maupun psikis.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan merampas kebebasan seseorang bukan dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, seorang polisi yang menangkap dan menahan seseorang dalam hal kedapatan tertangkap tangan melakukan tindak pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 454

Cukup jelas.

Pasal 455

Cukup jelas.

Pasal 456

Ayat (1)

Tindak Pidana dalam ketentuan Pasal ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan yang menyangkut perampasan kemerdekaan. Pemerasan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai bentuk ancaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 457

Penculikan merupakan salah satu bentuk tindak pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, perampasan kemerdekaan dalam penculikan tidak dimaksudkan untuk memperdagangkan orang, tetapi secara melawan hukum untuk menempatkan orang tersebut di bawah kekuasaannya atau menyebabkan orang tersebut tidak berdaya.

Pasal 458

Penyanderaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang. Berbeda dengan penculikan, penyanderaan dilakukan  agar orang yang disandera tetap berada ditempat kediamannya atau di tempat lain, dan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pasal 459

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang belum dewasa yang telah mendapatkan perlindungan hukum. Misalnya anak yang ditempatkan di panti asuhan, apabila mereka dilarikan, maka pembuat tindak pidana dapat dipidana.

Ayat (2)

Jika  perbuatan tersebut dipergunakan dengan cara tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun maka ancaman pidana diperberat.

Pasal 460

          Ayat (1)

Dalam ketentuan ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 570 yaitu seorang anak yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun telah ditarik dari kekuasaan atau pengawasan yang sah, kemudian disembunyikan atau disembunyikan terhadap kepentingan penyidikan oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 461

Ayat (1)

Pengertian “membawa pergi perempuan” atau “melarikan perempuan (schaking)” dalam ketentuan pasal ini berbeda dengan “penculikan” (kidnapping) Pasal 486 dan “penyanderaan” (taking hostage) Pasal 487. Tindakan membawa pergi perempuan umurnya terjadi antara laki-laki (yang melarikan) dan perempuan (yang dilarikan) berkaitan dengan hubungan cinta, dan karena itu perbuatan tersebut dilakukan atas persetujuan pihak perempuan.

Unsur tindak pidana pada ayat ini dikaitkan dengan usia yang belum dewasa dari perempuan yang dibawa pergi. Di samping unsur di bawah umur, yang perlu diperhatikan yaitu yang bersangkutan masih berada dalam pengawasan orang tua atau walinya.

Ayat (2)

Unsur tindak pidana dalam ketentuan ini tidak dikaitkan dengan usia perempuan yang dibawa lari, masih belum dewasa, atau masih di bawah umur, baik dalam status perkawinan ataupun tidak, tetapi  jika perempuan tersebut dilarikan dengan tipu muslihat, kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, maka ancaman pidananya lebih berat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 462

Cukup jelas.

Pasal 463

Cukup jelas.

Pasal 464

Cukup jelas.

Pasal 465

Ayat (1)

Pembunuhan selalu diartikan bahwa korban harus mati, dan kematian ini   dikehendaki oleh pembuat. Dengan demikian pengertian pembunuhan secara implisit mengandung unsur kesengajaan. Apabila tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut mati, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan menurut pasal ini.

Dalam ketentuan ini tidak dicantumkan unsur “dengan sengaja”, karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 56 huruf j. Dengan demikian hakim akan lebih mengutamakan untuk mempertimbangkan motif, cara, sarana, atau upaya membunuh, serta akibat dan dampaknya suatu pembunuhan bagi masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ibu, ayah, atau anak” termasuk ibu, ayah, atau anak tiri/angkat.

Pemberatan pidana dalam ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan adanya hubungan antara pembuat tindak pidana dan korban, yang seharusnya pembuat tindak pidana berkewajiban memberi perlindungan kepada korban.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 466

Cukup jelas.

Pasal 467

Ayat (1)

Ketentuan ini memuat peringanan ancaman pidana yang didasarkan pada pertimbangan bahwa rasa takut seorang ibu yang melahirkan diketahui orang lain sudah dianggap suatu penderitaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kerena orang lain yang turut serta dalam pembunuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berada dalam kondisi psikologik yang  sama dengan kondisi seorang ibu yang melakukan tindak pidana tersebut maka dalam prinsip penyertaan tidak berlaku dalam  ketentuan ayat ini.

Pasal 468

Ketentuan ini mengatur tindak pidana yang dikenal dengan euthanasia aktif.

 

Meskipun euthanasia aktif dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan yang dinyatakan dengan kesungguhan hati, namun perbuatan tersebut tetap diancam dengan pidana. Hal ini berdasarkan suatu pertimbangan karena perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan moral agama. Di samping itu juga untuk mencegah kemungkinan yang tidak dikehendaki, misalnya oleh pembuat tindak pidana justru diciptakan suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga timbul permintaan untuk merampas nyawa dari yang bersangkutan.

Ancaman pidana di sini tidak ditujukan terhadap kehidupan seseorang, melainkan ditujukan terhadap penghormatan kehidupan manusia pada umumnya, meskipun dalam kondisi orang tersebut sangat menderita, baik jasmani maupun rohani. Jadi motif pembuat tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam tindak pidana.

Pasal 469

Berdasarkan ketentuan ini maka apabila orang yang didorong atau yang ditolong untuk bunuh diri tidak mati, maka orang yang mendorong atau memberi pertolongan tersebut tidak dikenakan pidana.  Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa bunuh diri itu sendiri bukanlah suatu tindak pidana, karena itu percobaan untuk melakukan bunuh diri juga tidak diancam dengan pidana.

Pasal 470

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kandungan  seorang perempuan. Jika yang digugurkan adalah kandungan yang sudah mati, ketentuan pidana dalam pasal ini tidak berlaku. Tidaklah relevan di sini untuk menentukan cara dan sarana apa yang digunakan untuk mengugurkan atau mematikan kandungan perempuan itu. Yang penting dan yang menentukan adalah akibat yang ditimbulkan, yaitu gugur atau matinya kandungan itu.

Pasal 471

Cukup jelas.

Pasal 472

Ketentuan ini secara khusus mengancam pidana yang lebih berat kepada pembuat yang mempunyai profesi sebagai dokter, bidan, atau juru obat, mengingat profesi mereka sedemikian mulia bagi kemanusian yang seharusnya tetap dijaga untuk tidak  melakukan perbuatan tersebut. Dokter yang melakukan pengguguran kandungan karena alasan media abortus provocatus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan pidana.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 473

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian penganiayaan. Hal ini  diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nial  sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran.  Ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan.

Dalam ketentuan ini juga tidak dicantumkan unsur “dengan sengaja” karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 56 huruf j dalam rangka pemberatan pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 474

Cukup jelas

Pasal 475

Ayat (1)

Tindak pidana penganiayaan dalam ketentuan ini merupakan jenis penganiayaan  berat,  di samping penganiayaan dalam arti umum dan penganiayaan ringan.  Batas dan ruang lingkup ketiga jenis penganiayaan ini diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 476

Cukup jelas.

Pasal 477

Cukup jelas.

Pasal 478

Cukup jelas.

Pasal 479

Cukup jelas.

Pasal 480

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, perkosaan tidak hanya persetubuhan dengan perem­puan di luar perkawinan yang bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut, melainkan diperluas, termasuk laki‑laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “korban” adalah suami atau istri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perbuatan pada ayat (4) dimaksudkan untuk atau sebagai bagian dari kegiatan/kekerasan seksual.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 481

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian kealpaan. Pada umumnya pengertian kealpaan menunjukkan bahwa pembuat tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya, yaitu kematian atau luka-luka. Namun, dalam kejadian konkret terdapat kesulitan untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dapat disebut dengan kealpaan. Misalnya seorang yang sedang mengendarai kendaraan sedemikian rupa sehingga membahayakan lalu lintas umum yang kemungkinan besar menimbulkan korban.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut pengertian kealpaan diserahkan kepada pertimbangan hakim untuk melakukan penilaian terhadap kasus yang dihadapi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 482

Ayat (1)

Dari jabatan atau profesi tertentu diharapkan adanya rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Dengan perkataan lain, kealpaan harus dihindarkan oleh orang yang menjalankan tugas atau pekerjaan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika terjadi suatu kealpaan maka ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 483

Yang dimaksud dengan “mengambil” dalam ketentuan ini adalah tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk-bentuk perbuatan “mengambil” lainnya secara fungsional (nonfisik) mengarah pada maksud “memiliki barang orang lain secara melawan hukum”. Misalnya pencurian uang dengan cara mentransfer, atau menggunakan tenaga listrik tanpa hak.

Yang dimaksud “memiliki” adalah mempunyai hak atas barang tersebut.

Pasal 484

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Barang yang merupakan sumber mata penca­harian atau sumber nafkah utama seseorang” misalnya sepeda motor bagi tukang ojek motor, mesin jahit bagi seorang penjahit

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 485

Tindak pidana pencurian dalam ketentuan Pasal ini dikualiffikasi sebagai pencurian dengan pemberatan. Unsur pemberatnya ialah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang di dalam melakukan pencurian. Kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau setelah pencurian dilakukan.

 

Kekerasan menunjuk pada pengunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, sedangkan ancaman kekerasan menunjukan keadaan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam.

Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini tidak perlu semata-mata ditujukan kepada pemilik barang, tetapi juga dapat pada orang lain, misalnya pembantu rumah tangga atau penjaga rumah.

Pasal 486

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur pencurian yang bersifat khusus atau yang biasa dikenal dengan istilah pencurian dikualifikasi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rumah” adalah setiap bangunan atau tempat yang sengaja dibuat atau digunakan untuk tempat kediaman atau tempat tinggal.

Yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas tertentu, baik berupa tembok, pagar, tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan, saluran air, atau sungai.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 487

Cukup jelas.

Pasal 488

Cukup jelas.

Pasal 489

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur tindak pidana pemerasan. Paksaan dalam ketentuan ini lebih bersifat paksaan fisik atau lahiriah, antara lain dengan todongan senjata tajam atau senjata api.

Kekerasan atau ancaman kekerasan tidak harus ditujukan pada orang yang diminta untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, tetapi dapat juga ditujukan pada orang lain, misalnya terhadap anak, atau istri atau suami.

Pengertian “memaksa” meliputi pemaksaan yang berhasil (misalnya barang diserahkan) maupun yang gagal. Dengan demikian, jika pemerasan tidak berhasil atau gagal, pembuat tindak pidana tetap dituntut berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, bukan dengan ketentuan mengenai percobaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 490

Ayat (1)

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pengancaman.

Unsur utama tindak pidana dalam ketentuan ini sama dengan tindak pidana pemerasan yaitu memaksa orang supaya memberikan barang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Perbedaannya terletak pada sarana pemaksaan yang digunakan. Pada pemerasan, paksaan lebih bersifat fisik dan lahiriah, sedangkan pada tindak pidana pengancaman sarana paksaannya lebih bersifat non-fisik atau batiniah yaitu dengan menggunakan ancaman penistaan baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia.

Ancaman penistaan atau membuka rahasia tidak harus berhubungan langsung dengan orang yang diminta untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, tetapi dapat juga orang lain, misalnya terhadap anak, istri, atau suami, yang secara tidak langsung juga menyerang kehormatan atau nama baik yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 491

Cukup jelas

Pasal 492

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 493

Ketentuan ini mengatur tindak pidana penggelapan. Pada tindak pidana penggelapan, barang yang bersangkutan sudah dikuasai secara nyata oleh pembuat tindak pidana.  Hal ini berbeda dengan pencurian di mana barang tersebut belum berada di tangan pembuat tindak pidana. Saat timbulnya niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, juga menentukan perbedaan antara penggelapan dan pencurian. Apabila niat memiliki sudah ada pada waktu barang tersebut diambil, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pencurian, sedang pada penggelapan,  niat memiliki tersebut baru ada setelah barang yang bersangkutan untuk beberapa waktu sudah berada di tangan pembuat. Unsur tindak pidana penggelapan lainnya adalah bahwa pembuat menguasai barang yang hendak dimiliki tersebut bukan karena tindak pidana, misalnya suatu barang yang berada dalam penguasaan pembuat tindak pidana sebagai jaminan utang piutang yang kemudian dijual tanpa izin pemiliknya.

Pasal 494

Cukup jelas.

Pasal 495

Cukup jelas.

Pasal 496

Dalam ketentuan ini, penyerahan barang dilakukan secara terpaksa, misalnya pada waktu terjadi bencana alam seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lain-lain, barang tersebut dititipkan untuk diselamatkan atau karena tidak mampu mengurus sendiri barang tersebut, sehingga perlu dititipkan pada pihak lain.

Pasal 497

Cukup jelas.

Pasal 498

Cukup jelas.

Pasal 499

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penipuan. Perbuatan materiil dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara yang disebut dalam ketentuan ini, untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh pembuat tindak pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pembuat.

Barang yang diberikan, tidak harus secara langsung kepada pembuat tindak pidana tetapi dapat juga dilakukan kepada orang lain yang disuruh pembuat untuk menerima penyerahan itu.

Penipuan adalah tindak pidana terhadap harta benda. Tempat tindak pidana adalah tempat pembuat melakukan penipuan, walaupun penyerahan dilakukan di tempat lain. Saat dilakukannya tindak pidana adalah saat pembuat melakukan penipuan.

Barang yang diserahkan dapat merupakan milik pembuat sendiri, misalnya barang yang diberikan sebagai jaminan utang bukan untuk kepentingan pembuat. Penghapusan piutang tidak perlu dilakukan melalui cara-cara hapusnya perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Juga termasuk misalnya perbuatan pembuat yang menghentikan untuk sementara pencatat kilometer mobil sewaannya, sehingga pemilik mobil memperhitungkan jumlah uang sewaan yang lebih kecil daripada yang sesungguhnya.

Ketentuan ini menyebut secara limitatif daya upaya yang digunakan pembuat yang menyebabkan penipuan itu dapat dipidana, yaitu  berupa nama atau kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong. Antara daya upaya yang digunakan dan perbuatan yang dikehendaki harus ada hubungan kausal, sehingga orang itu percaya dan memberikan apa yang diminta.

Pasal 500

Cukup jelas.

Pasal 501

Cukup jelas.

Pasal 502

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi  konsumen dari perbuatan curang dalam dunia perdagangan yang dilakukan oleh penjual. Dalam dunia perdagangan dapat terjadi penjual memberikan pengakuan palsu tentang sifat atau keadaan barang yang dijualnya atau tidak menyatakan dengan sebenarnya sifat atau keadaan barang tersebut, sehingga  konsumen   membeli suatu barang yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya.

 

 

 

Pasal 503

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi seseorang dari kerugian ekonomis melalui pemberian jasa kepada orang lain yang dilakukan akibat perbuatan curang dari orang lain tersebut.  Misalnya,  seseorang secara curang memanfaatkan kebaikan orang lain mempergunakan nomor dan saluran telepon dan membebankan biaya pembicaraan atau sambungan teleponnya kepada pelanggan telepon.

Pasal 504

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi perbuatan curang dalam dunia perdagangan yang dilakukan oleh konsumen, dengan tidak membayar lunas harga barang dibeli. Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan ini, perbuatan konsumen tersebut dilakukan  secara berulang-ulang yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya. Dalam masyarakat, perbuatan konsumen ini dikenal sebagai tindakan “mengemplang”.

Pasal 505

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah perbuatan curang dalam dunia asuransi yang dilakukan oleh pihak tertanggung dalam pembuatan perjanjian asuransi  sehingga merugikan pihak penanggung asuransi.

Pasal 506

Tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan perbuatan curang untuk memperoleh pembayaran uang asuransi.

Pasal 507

Cukup jelas.

Pasal 508

Yang dimaksud dengan “konosemen” dalam ketentuan ini adalah surat yang diberi tanggal yang di dalamnya diterangkan oleh pengangkut, bahwa pengangkut telah menerima barang-barang tertentu, dengan maksud untuk mengangkut barang-barang tersebut ke tempat yang ditunjuk, dan menyerahkannya kepada orang yang ditunjuk, sesuai dengan persyaratan perjanjian penyerahan barang.

Konosemen asli (lembar pertama) dalam ketentuan Pasal ini merupakan surat berharga dan dapat diperjualbelikan, sedangkan salinan atau lembaran lainnya tidak. Hanya konosemen lembar pertama atau asli dapat ditukarkan dengan jenis barang yang tercantum di dalamnya.

Berhubung konosemen asli merupakan suatu surat berharga, maka konosemen asli itu dapat dibebani dengan segala bentuk hak atas benda, seperti digadaikan, dijual, dipinjamkan, atau ditukarkan. Salinan atau lembaran lainnya yang bukan surat berharga tidak mempunyai nilai sehingga jika dijual, pembelinya tidak akan menerima barangnya dan perbuatan membebani salinan atau lembaran lainnya dengan hak-hak atas benda merupakan perbuatan penipuan.

Pasal 509

Cukup jelas.

Pasal 510

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan makanan, minuman, atau obat dipalsu, jika nilai atau manfaatnya menjadi berkurang akibat dicampur dengan bahan lain.

Pasal 511

Cukup jelas.

Pasal 512

Yang dimaksud dengan “batas pekarangan” adalah  setiap tanda yang dipergunakan untuk  menunjukkan batas suatu pekarangan, seperti  tembok, pagar, patok, tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan, saluran air,  sungai,  atau pematang sawah dengan tujuan memisahkan suatu bidang tanah milik seseorang dari bidang tanah milik orang lain yang berdampingan.

Pasal 513

Yang dimaksud dengan “kabar bohong” adalah tidak hanya pemberitahuan palsu tentang suatu fakta tetapi juga pemberitahuan palsu tentang suatu keuntungan  yang dapat diharapkan.

Pasal 514

Cukup jelas.

Pasal 515

Cukup jelas.

Pasal 516

Cukup jelas.

Pasal 517

Cukup jelas.

Pasal 518

Cukup jelas.

Pasal 519

Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan “menarik barang dari harta benda milik perusahaan” adalah setiap perbuatan untuk menempatkan barang di luar jangkauan kurator sebelum atau pada waktu dijatuhkannya kepailitan, termasuk mendiamkan piutang perusahaan.

Yang dimaksud dengan “pailit” adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan.

Pasal 520

Cukup jelas.

Pasal 521

Cukup jelas.

Pasal 522

Cukup jelas.

Pasal 523

Cukup jelas.

Pasal 524

Cukup jelas.

Pasal 525

Cukup jelas.

Pasal 526

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah suatu persetujuan perdamaian dibuat karena pembuat tindak pidana memperoleh keuntungan istimewa, padahal menurut undang-undang, persetujuan tersebut kalau sudah disahkan berlaku juga untuk kreditor yang semula tidak menyetujuinya. Hal ini juga berlaku untuk pengurus atau komisaris dari suatu korporasi.

Pasal 527

Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan “barang” adalah barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Hak menahan (hak retensi) timbul berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 1616 atau Pasal 1812 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 528

Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan “menghancurkan” adalah membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi. Yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi.

Pasal 529

Yang termasuk dalam pengertian “bangunan untuk sarana dan prasarana pelayanan umum” misalnya, bangunan kereta api, bangunan listrik, bangunan telekomunikasi, bangunan untuk komunikasi lewat satelit atau komunikasi jarak jauh lainnya, stasiun radio atau televisi, bendungan, saluran gas, atau saluran air minum.

Pasal 530

Cukup jelas.

Pasal 531

Cukup jelas

Pasal 532

Cukup jelas

Pasal 533

Cukup jelas.

Pasal 534

Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan “Komandan Tentara Nasional Indonesia” adalah komandan Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau Angkatan Udara.

Pasal 535

Tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan.

Pasal 536

Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaannya” adalah menggunakan kekuasaan secara tidak sah. Sebagai contoh adalah penyidik yang dalam melakukan penyidikan memaksa tersangka untuk mengaku, atau memaksa saksi memberikan keterangan menurut kemauan dari penyidik. Memaksa dapat juga dilakukan secara fisik maupun secara psikis dengan jalan menakut-nakuti supaya tertekan jiwanya. Tetapi apabila yang diperiksa itu seorang saksi yang memberikan keterangan yang nyata-nyata bertentangan dengan kenyataan dan penyidik tersebut memberikan peringatan keras atau menunjukkan akibat yang tidak baik atas keterangan saksi yang bohong tersebut, ketentuan ini tidak diterapkan.

Pasal 537

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tindak pidana yang dikenal dengan nama Torture. Tindak pidana ini sudah menjadi salah satu tindak pidana internasional melalui konvensi internasional Convention against Torture and other Cruel, In Human or Degrading Treatment or Punishment, 10 December 1984.  Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, oleh karena itu  perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang dilarang” adalah suatu perbuatan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan penderitaan berat bagi seseorang baik secara fisik maupun mental, tidak termasuk penderitaan yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan pidana yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 538

Cukup jelas.

Pasal 539

Yang dimaksud dengan “tidak meme­nuhi permintaan untuk menyatakan” dalam ketentuan ini misalnya tidak menindaklanjuti laporan atau informasi adanya seseorang yang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum                                             

Pasal 540

Cukup jelas.

Pasal 541

Demi keamanan dan ketertiban, hal yang berkaitan dengan terpidana atau orang yang ditahan harus berdasarkan putusan atau surat perintah penahanan yang sah. Demikian juga anak-anak yang dimasukkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau orang yang sakit jiwa yang dimasukkan dalam rumah sakit jiwa harus berdasarkan surat perintah yang sah.

Pasal 542

Dalam ketentuan Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi seseorang atas rumah tinggalnya, yang merupakan hak pribadi seseorang hingga harus dilindungi, tidak boleh dimasuki orang lain tanpa izin dari penghuni rumah atau tanpa memperhatikan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pula memasuki tempat tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang. Ketentuan ini dikenakan hanya terhadap pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya.

Ketentuan ini berlaku khusus bagi pegawai negeri dalam melakukan penggeledahan rumah atau membaca atau menyita surat dalam rangka penyidikan tindak pidana tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 543

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi rahasia surat-menyurat. Tidak termasuk tindak pidana ini, apabila perbuatan itu dilakukan oleh penyidik yang berdasarkan ketentuan peraturan     perundang-undangan yang berlaku memerlukan surat-surat tersebut  sebagai  alat bukti dalam rangka penyidikan tindak pidana.

Huruf b

Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Pasal 544

Cukup jelas.

Pasal 545

Pengertian “memberitahukan kepada orang lain berita yang dipercayakan kepada kantor telegram atau kantor telepon” termasuk pula memberi kesempatan kepada orang lain ikut mendengarkan atau menyadap. Tidak termasuk tindak pidana ini, apabila perbuatan tersebut dilakukan karena terdapat kekeliruan atau ketidakjelasan nama atau alamat penerima surat telegram yang ditulis oleh pengirim.

Pasal 546

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “setiap orang yang berwenang mengawinkan” adalah pejabat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud “halangan yang sah selain halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” adalah sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan.

Pasal 547

Cukup jelas.

Pasal 547

Cukup jelas.

Pasal 549

Yang dimaksud dengan “perompakan” adalah perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap kapal lain termasuk orang dan muatannya dengan maksud untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

Kata “laut” dalam ketentuan ini mencakup laut  wilayah negara Republik Indonesia maupun laut bebas.

Pasal 550

Ayat (1)

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 707, Pasal 739 sampai dengan Pasal 740 merupakan tindak pidana internasional, berarti pelaku tindak pidana tersebut dapat dituntut di negara manapun pelaku ditemukan asal negara tersebut menganut asas universalitas. Dengan demikian tidak dipersoalkan kewarganegaraan pelaku, demikian juga locus delicti dan nasionalitas kapal tersebut, karena tindak pidana tersebut dianggap mengganggu ketertiban dunia.

Dalam hal ini nakhoda atau pemimpin itu sendiri tidak melakukan kejahatan perompakan atau pembajakan, tetapi hanya menyerahkan kapal kepada bajak laut, untuk dipergunakan membajak. Meskipun merupakan tindak pidana yang berupa membantu, namun dijadikan tindak pidana tersendiri dengan pidana yang sama dengan tindak pidana perompakan itu sendiri.

Apabila yang menyerahkan bukan nakhoda atau pemimpin akan dipidana dengan pidana lebih rendah.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini Orang atau Barang tidak harus berada di atas kapal tapi bisa juga berada di pantai.

 

 

 

Pasal 551

Cukup jelas.

Pasal 552

Cukup jelas.

Pasal 552

Cukup jelas.

Pasal 554

Yang dimaksud dengan “Setiap orang yang berlayar” adalah anak buah kapal dan penumpang.

Pasal 555

Yang dimaksud dengan “mengambil alih dari pemiliknya” adalah mengambil kapal dari kekuasaan pemiliknya secara tidak sah, misalnya dengan melarikan kapal tersebut dan mempergunakannya untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 556

Yang dimaksud dengan “Surat keterangan Kapal” antara lain surat, dokumen, dan warta kapal.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas kecurangan terhadap surat keterangan kapal yang dilakukan oleh nakhoda atau pemimpin kapal atau awak kapal.

Pasal 557

Cukup jelas.

Pasal 558

Cukup jelas.

Pasal 559

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan mencegah pembuatan laporan palsu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, misalnya seorang nakhoda kapal dengan sengaja menenggelamkan kapalnya, tetapi dalam laporannya dikatakan bahwa kapalnya telah mendapat kecelakaan dan tenggelam, karena itu mereka mendapat kesempatan untuk menerima pembayaran uang asuransi bagi kapal dan/atau muatannya.

Pasal 560

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran.

 

 

 

Pasal 561

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur mengenai pemberontakan di kapal, tetapi di sini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Dalam ketentuan ini juga ditentukan pemberatan pidana, mengingat akibat yang ditimbulkan dan perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama.

Pasal 562

Cukup jelas.

Pasal 563

Cukup jelas.

Pasal 564

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “perwira kapal” antara lain mualim dan dokter kapal.

Pasal 565

Cukup jelas.

Pasal 566

Cukup jelas.

Pasal 567

Cukup jelas.

Pasal 568

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “mengubah haluan kapal” adalah mengubah tujuan perjalanan atau menyinggahi pelabuhan yang tidak termasuk rencana pelayaran semula, atau tidak langsung menuju pelabuhan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai pelabuhan tujuan.

Pasal 569

Dalam ketentuan ini, kapal dapat diambil alih, dihentikan, atau ditahan oleh pejabat yang berwenang setempat, apabila melanggar ketentuan blokade, peraturan karantina, atau membawa barang terlarang (penyelundupan).

Pasal 570

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “tidak memberi sesuatu yang wajib diberikan” misalnya memberikan makanan atau ransum kepada orang yang berlayar.

Pasal 571

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “keadaan terpaksa” adalah sesuatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga nakhoda atau pemimpin kapal terpaksa melakukan suatu tindakan untuk menjaga keselamatan pelayaran, misalnya karena kelebihan muatan yaitu untuk menjaga jangan sampai kapal tenggelam atau karena penyakit menular.

Pasal 572

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mencegah penyalahgunaan bendera Indonesia.

Pasal 573

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kapal pemerintah selain kapal perang yang bertugas dalam bidang keamanan dan ketertiban di laut” antara lain kapal polisi perairan dan kapal Bea dan Cukai.

Pasal 574

Ketentuan dalam Pasal ini berkaitan dengan adanya suatu kewajiban untuk melakukan pencatatan setiap kelahiran atau kematian. Hal ini untuk kepentingan administrasi kependudukan. Apabila kelahiran atau kematian terjadi di laut kewajiban melakukan pencatatan dibebankan kepada nakhoda kapal.

Pasal 575

Perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat dikatakan merupakan perbuatan yang menghambat penegakan hukum.

Pasal 576

Cukup jelas.

Pasal 577

Cukup jelas

Pasal 578

Cukup jelas.

Pasal 579

Dalam ketentuan ini yang tanda pengenal untuk kapal rumah sakit atau sekoci misalnya tanda palang merah. Maksud pemakaian tanda tersebut untuk melindungi kapal atau sekoci rumah sakit dari serangan.

 

 

 

Pasal 580

Cukup jelas.

Pasal 581

Cukup jelas.

Pasal 582

Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan “bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara” adalah fasilitas atau instalasi penerbangan yang digunakan untuk keamanan dan pengaturan lalu lintas udara seperti terminal, bangunan, menara, dan, landasan.

Tindak Pidana Penerbangan dalam Bab ini hanya dapat menjadi Tindak Pidana Terorisme apabila ada tujuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai terorisme.

Pasal 583

Cukup jelas.

Pasal 584

Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan “tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan” adalah fasilitas penerbangan yang digunakan oleh atau bagi pesawat agar dapat mendarat atau tinggal landassecara aman, seperti tanda atau alat landasan termasuk garis di tengah landasan, tanda penunjuk atau koordinat landasan, tanda ujung landasan dan tanda adanya rintangan landasan termasuk lampu tanda pemancar radio, lampu tanda menara lalu lintas udara, dan lampu tanda gedung stasiun udara, dan lain sebagainya. Pengertian “memasang tanda atau alat yang keliru” dapat juga berarti secara sengaja dan melawan hukum memasang secara keliru alat atau tanda yang benar.

Pesawat udara yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah pesawat udara yang berada di darat, yaitu tidak dalam penerbangan atau masih dalam persiapan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu.

Pasal 585

Cukup jelas.

Pasal 586

Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini juga merupakan pembajakan udara sebagaimana diatur dalam Konvensi Internasional tentang The Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft yang diadakan di Den Haag-Belanda tahun 1970.

Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976 sehingga sebagai negara peserta harus memenuhi kewajiban yang diatur dalam Pasal 2 Konvensi, yaitu bahwa setiap negara peserta konvensi wajib memidana perbuatan pembajakan udara dengan pidana yang berat. Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana internasional yang berarti bahwa setiap negara (peserta konvensi) mempunyai jurisdiksi kriminal terhadap setiap pembajak udara, dengan tidak memandang nasionalitas pelaku maupun pesawat udara serta tempat (negara) terjadinya pembajakan. Ini berarti bahwa apabila pelaku pembajakan udara tersebut diketemukan di Indonesia, maka Indonesia berwenang menuntutnya. Oleh karena itu, Indonesia juga wajib membuat ketentuan pidana untuk tindak pidana ini.

 

Berbeda dengan pembajakan udara yang diatur dalam Pasal 644, dalam ketentuan Pasal ini perbuatan merampas atau mempertahankan perampasan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam bentuk apapun, sehingga pilot berada dalam keadaan daya paksa dan tak bisa berbuat lain kecuali menyerahkan pengemudian pesawat udara.

Pasal 587

Perbuatan kekerasan dalam ketentuan Pasal ini merupakan tindak pidana yang wajib dilarang oleh negara peserta Konvensi Internasional mengenai The Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviationyang diadakan di Montreal-Kanada pada tahun 1971, sebagai pelengkap Konvensi Den Haag tahun 1970.

Pasal 588

Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini lazim dikenal dengan pembajakan udara. Dalam ketentuan ini perbuatan merampas atau mempertahankan perampasan tersebut dilakukan dengan jalan melawan hukum, misalnya menipu atau menyuap, sehingga pilot dengan sukarela menyerahkan pengemudian pesawat udara yang sedang dalam penerbangan.

Pasal 589

Cukup jelas.

Pasal 590

Cukup jelas.

Pasal 591

Cukup jelas.

Pasal 592

Cukup jelas.

Pasal 593

Cukup jelas.

Pasal 594

Cukup jelas.

Pasal 595

Cukup jelas.

Pasal 596

Ketentuan yang diatur dalam Pasal ini adalah tindakan berupa pemberitahuan palsu, misalnya melalui telepon atau alat komunikasi lainnya tentang adanya bom dalam pesawat udara. Dengan pemberitahuan palsu tersebut, yang dikenal dengan istilah bomb hoax, sudah dapat menimbulkan kepanikan bagi awak serta penumpang yang dapat menyebabkan bahaya bagi pesawat udara.

Pasal 597

Cukup jelas.

Pasal 598

Cukup jelas.

Pasal 599

          Tindak pidana khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tindak pidana yang memenuhi kriteria:

  1. dampak viktimisasinya besar;
  2. sering bersifat transnasional terorganisasi;
  3. pengaturan acara pidananya bersifat khusus;
  4. sering menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana materiil;
  5. adanya lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dengan kewenangan khusus;
  6. didukung oleh konvensi internasional;
  7. merupakan perbuatan yang sangat jahat dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat;
  8. masih bersifat dinamis, tidak stabil, dan berubah-ubah (mengikuti perkembangan atau dinamika hukum/masyarakat); dan
  9. berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana.

 

Tindak pidana tersebut meliputi:

  1. Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia
  2. Tindak Pidana Terorisme
  3. Tindak Pidana Korupsi
  4. Tindak Pidana Pencucian Uang
  5. Tindak Pidana Narkotika

Pasal 600

Cukup jelas.

Pasal 601

Cukup jelas.

Pasal 602

Cukup jelas.

Pasal 603

Cukup jelas.

Pasal 604

Cukup jelas.

Pasal 605

Cukup jelas.

Pasal 606

Cukup jelas.

Pasal 607

Cukup jelas.

Pasal 608

Cukup jelas.

Pasal 609

Cukup jelas.

Pasal 610

Cukup jelas.

Pasal 611

Cukup jelas.

Pasal 612

Cukup jelas.

Pasal 613

Cukup jelas.

Pasal 614

Cukup jelas.

Pasal 615

Cukup jelas.

Pasal 616

Cukup jelas.

Pasal 617

Cukup jelas.

 

Usulan 15 Sept 2019:

Pasal 617A

Dalam ketentuan ini, penyesuaian ketentuan pidana tidak termasuk bagi ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang pidana administratif.

Lihat penjelasan Pasal 187.

Pasal 618

Cukup jelas.

Usulan Penjelasan, 15 Sept 2019

Yang dimasud dengan aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 619

Cukup jelas.

Pasal 620

Cukup jelas

Pasal 621

Cukup jelas

Pasal 622

Cukup jelas

Pasal 623

Cukup jelas.

Pasal 624

Yang dimaksud dengan “dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum” dalam ketentuan ini, misalnya, lembaga yang menyelenggarakan pemberantasan tindak pidana narkotika, selain menangani tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang mengenai narkotika, juga menangani tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Demikian juga lembaga yang menyelenggarakan pemberantasan tindak pidana korupsi, selain menangani tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, juga menangani tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang ini.

 

 

 

Pasal 625

Cukup jelas.

Pasal 626

Cukup jelas.

Pasal 627

Cukup jelas.

Pasal 628

Cukup jelas.

Pasal 628

Cukup jelas.

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …TAHUN …

 

Comment